Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Siapkan KUR Tanpa Agunan dengan Bunga 0% untuk UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Program tersebut memberikan akses pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk memulihkan usaha pascabencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah membuka ruang relaksasi pembiayaan agar pelaku UMKM dapat kembali menjalankan usaha mereka.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.879 di Tengah Ketegangan AS–Iran

Menurut dia, dukungan perbankan juga diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

"Dalam program relaksasi pemulihan ekonomi ini, bagi masyarakat yang sebelumnya belum pernah mengakses KUR, tetap diberikan kesempatan sebagai debitur baru dengan berbagai kemudahan," kata Maman.

Ia menjelaskan, pemerintah tetap mempertahankan skema pinjaman tanpa agunan untuk kredit hingga Rp100 juta.

Kebijakan tersebut dinilai penting bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki aset sebagai jaminan.

"Pinjaman KUR dari Rp1 juta sampai Rp100 juta tetap tanpa agunan," ujar Maman.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman di atas Rp100 juta namun kehilangan aset akibat bencana, pemerintah juga menyiapkan sejumlah keringanan persyaratan.

Kondisi kehilangan aset menjadi pertimbangan dalam pemberian akses pembiayaan.

Secara nasional, terdapat sekitar 193 ribu pelaku UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut yang telah terdata. Dari jumlah itu, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumatera Utara.

Pemerintah daerah juga tengah melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat agar program bantuan dapat segera direalisasikan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pihaknya menargetkan proses pendataan selesai sebelum akhir Maret 2026.

"Dalam satu minggu ini kami memastikan seluruh data dari daerah, perbankan, dan kementerian disinkronkan agar sebelum 31 Maret sudah final dan bantuan bisa segera dirasakan masyarakat," ujar Bobby.

Menurut dia, dampak bencana tidak hanya merusak tempat tinggal masyarakat, tetapi juga lokasi usaha serta peralatan produksi milik pelaku UMKM.

Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memulai kembali aktivitas ekonominya.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk relaksasi bagi debitur terdampak bencana, seperti masa tenggang pembayaran, perpanjangan tenor pinjaman, restrukturisasi kredit, hingga keringanan suku bunga.

Maman menyebut pada tahun pertama debitur terdampak bencana tidak akan dikenakan bunga pinjaman.

"Tahun ini bunga 0 persen, tahun berikutnya akan dikenakan sekitar 3 persen," kata dia.*

(vv/ad)

Rupiah Dibuka Menguat ke Rp16.879 di Tengah Ketegangan AS–Iran

Natalius Pigai: Pers Adalah Pilar Pembangunan HAM

Wali Kota Tanjungbalai Buka Rakor Penyusunan LKPJ Wali Kota Tahun 2025

Wali Kota Mahyaruddin Terima Audiensi PKH Bahas Kolaborasi Pengentasan dan Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Tanjungbalai

Hadiri Pertemuan dengan Insan Pers, Wali Kota Mahyaruddin: Peran Pers Hadir Ciptakan Opini Baik Tentang Tanjungbalai Dukung Visi Tanjungbalai EMAS

Sekda Tanjungbalai dan Dandim 0208/AS Ikuti Rakor Nasional Bahas Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih