JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan posisi utang luar negeri Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Airlangga memaparkan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia saat ini berada di angka 29,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini masih berada di bawah 30%, menegaskan bahwa posisi utang Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara lain di dunia.Baca Juga:
"Dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik kuat, sebesar 54% dari PDB, dan mandiri spending index tercatat di angka 360,7. Utang luar negeri masih rendah 29,9% dari PDB per hari ini," kata Airlangga.
Presiden Prabowo sempat meminta klarifikasi terkait angka tersebut. "Maaf, maaf, 29% atau 39%? Menurun ya?" tanyanya.
Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan, angka tersebut khusus untuk utang luar negeri. Jika seluruh utang, baik domestik maupun luar negeri, digabungkan, rasio utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar 40% dari PDB.
Selain itu, Airlangga juga menyoroti kondisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini mencapai US$ 151,9 miliar, setara pembiayaan sekitar enam bulan impor. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di kisaran US$ 140 miliar.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi utang baru pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp 185,3 triliun, atau 22,3% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 249,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pembiayaan anggaran tahun ini tetap terkendali. "Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target," ujarnya.*
(d/dh)
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
