JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan diubah, kecuali dalam kondisi darurat besar, seperti pandemi COVID-19.
"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," ujar Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2026).Baca Juga:
Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal 3% sejak awal 2000, setelah krisis keuangan Asia.
Aturan ini telah menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang menjadi perhatian bagi para investor, yang menganggapnya sebagai indikator kestabilan ekonomi negara.
Menjaga Disiplin Fiskal, Menghindari Utang Berlebih
Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia awalnya terinspirasi oleh kebijakan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB.
Namun, dia mencatat bahwa banyak negara di kawasan tersebut kini sudah tidak lagi mematuhi aturan tersebut.
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan penolakannya terhadap pemikiran ekonomi yang menganjurkan pertumbuhan tinggi dengan mengambil utang besar.
Ia menilai bahwa pengelolaan keuangan negara harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya untuk selalu mengukur pengeluaran berdasarkan kemampuan yang ada.
"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno," ujarnya dengan tegas.
Prabowo juga menyampaikan optimisme Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti sawit dan batubara, yang diharapkan dapat menjamin ketahanan nasional.
PADANGSIDIMPUAN Dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan.Ahm
PEMERINTAHAN
ACEH TIMUR Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, men
PEMERINTAHAN
MEDAN Pulung Rinandoro mundur dari jabatan Dewan Komisaris (Dekom) PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Berbagai spekulasi pun berkembang. Ada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memberikan respons terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk menghema
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memastikan stok bahan pokok di kota tersebut dalam keadaan aman jelang Hari Raya Idul Fitri 1447H. Per
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700.1.2.3/2047/2026 pada 10 Maret 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat memberikan pengaruh signifikan terha
POLITIK
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (RI) buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Ombud
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang melibatkan pejabat di Pemerintah K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa
HUKUM DAN KRIMINAL
