Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan langkah efisiensi energi yang menyasar sektor-sektor tertentu sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi global, khususnya minyak.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026), Presiden Prabowo menerima laporan dari sejumlah menteri mengenai antisipasi pemerintah terhadap ancaman krisis energi global.Baca Juga:
Rapat ini dihadiri oleh beberapa pejabat kunci, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat lainnya.
Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya kebijakan penghematan energi yang lebih terfokus pada sektor-sektor yang paling rentan dan berisiko terhadap ketidakstabilan pasokan energi.
"Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada sektor-sektor spesifik untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional," ujar Teddy.
Langkah ini diambil menyusul adanya kekhawatiran terkait kemungkinan dampak dari krisis energi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, terutama perang yang terjadi di negara-negara Teluk dan Timur Tengah, yang selama ini menjadi pusat produksi minyak global.
Dengan kebijakan penghematan energi yang tepat sasaran, pemerintah berharap dapat menjaga kestabilan pasokan energi domestik tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah, melalui koordinasi lintas kementerian, berusaha memastikan kebijakan penghematan energi ini dapat berjalan dengan efektif.
Seskab menegaskan bahwa pemerintah juga akan memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan aktivitas ekonomi yang bergantung pada energi.
"Kami terus berkoordinasi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," tambah Teddy.
Sementara itu, dalam rapat yang sama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memaparkan salah satu rencana efisiensi energi, yaitu penerapan sistem kerja dari rumah (WFH).
Skema WFH ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang seringkali terbuang akibat aktivitas perjalanan masyarakat.
"Rencananya, WFH akan diterapkan satu hari dalam periode lima hari kerja. Ini bukan hanya untuk ASN, tetapi juga untuk sektor swasta dan pemerintah daerah," ujar Airlangga.
Menko Airlangga menambahkan bahwa konsep sistem WFH tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan.
"Teknisnya sedang disiapkan. Kami berharap, setelah konsep ini matang, akan segera kami informasikan lebih lanjut kepada publik, termasuk untuk sektor swasta dan pemda," ujar Airlangga.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan, sembari memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Sebagai catatan, ketahanan energi menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Mengingat ketergantungan Indonesia pada impor energi, kebijakan efisiensi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia berupaya untuk menjaga agar ketahanan energi nasional tetap terjaga dengan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global.*
(vo/ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI