JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penerbangan haji tahun 2026 berpotensi mengalami kenaikan signifikan, baik dengan skema rute normal maupun rerouting akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.
"Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan per jemaah sekitar Rp33,5 juta. Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan war risk, dan pelemahan nilai tukar membuat biaya tersebut meningkat signifikan," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Irfan menjelaskan, jika maskapai harus mengambil rute alternatif untuk menghindari wilayah konflik, waktu tempuh perjalanan bisa bertambah sekitar empat jam dengan tambahan konsumsi avtur hingga 12.000 ton.Baca Juga:
Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada harga avtur 116 sen dollar AS per liter, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan 480 dollar AS per jemaah pada harga avtur 137,4 sen dollar AS per liter.
Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen.
Jika rute diubah, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta per jemaah atau naik 51,48 persen.
Irfan menegaskan, pemerintah memiliki klausul force majeure dalam kontrak dengan maskapai, yang memungkinkan musyawarah jika terjadi kondisi tak terduga.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal ini dari pihak berwenang di Indonesia maupun Arab Saudi.
Meski demikian, Irfan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
"Presiden berharap, apapun yang terjadi, kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah haji kita," ujar Irfan.
Pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan riil terkait penyelenggaraan haji dan menyiapkan skema efisiensi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji di tengah tekanan faktor global.*
(km/ad)
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara ke
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand di kantor Danantara, Jakarta, Kamis, 9
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diterpa isu dugaan pemeriksaan terhadap 10 personel Direktorat Reserse Narkoba (Dit
HUKUM DAN KRIMINAL
SIPIROK Meski melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) ternyata tidak
PARIWISATA
PADANG Pemerintah menargetkan jalur nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali dibuka penuh untuk seluruh je
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumat
PEMERINTAHAN
KARAWANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani. Ia mengungkapkan, be
EKONOMI
JAKARTA Dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Kepolisian dalam penyidi
HUKUM DAN KRIMINAL
