Ramai Soal Pungutan, Kelas Tambahan SMPN 1 Padangsidimpuan Sudah Ada 10 Tahun
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengklaim angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan pada 2025.
Penurunan tersebut disebut sebagai dampak dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah provinsi.
Bobby merinci, angka kemiskinan turun sebesar 0,63 poin dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025. Secara jumlah, penurunan itu setara dengan berkurangnya sekitar 87.760 jiwa.Baca Juga:
"Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29 persen, meningkat dibandingkan 71,36 persen pada 2024," ujarnya.
Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga meningkat dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir.
Bobby menyebut, PDRB per kapita naik dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp72,62 juta pada 2025.
Meski demikian, pengamat sosial Sumatera Utara, Suryadi, menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Meski angka kemiskinan di Sumut menurun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi dan perlunya upaya lebih dalam penanganan kemiskinan," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu melihat secara menyeluruh faktor-faktor penyebab kemiskinan, termasuk kemungkinan adanya masalah struktural yang belum tertangani.
Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan data bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran.
"Melakukan audit terhadap penerima bantuan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran," katanya.
Selain itu, peningkatan program pendidikan dan pelatihan dinilai penting agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pemerintah Provinsi Sumut sendiri diketahui telah menjalankan berbagai program, seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat hingga pembentukan kelompok usaha bersama.
Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan direncanakan terus berlanjut pada 2026 dengan bantuan peralatan usaha, mulai dari alat pertanian hingga perlengkapan usaha kecil.*
(tm/dh)
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
JAKARTA Dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride, hingga kini belum dapat melintas di Selat Hormuz. Meski d
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Jusuf Kalla (JK) menilai polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung t
POLITIK
SIAK Insiden tragis terjadi saat ujian praktik sains di SMP Islamic Center Siak, Riau. Seorang pelajar kelas IX berinisial MA (15) menin
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan kenaikan biaya haji 2026 di tengah lonjakan harga av
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI da
NASIONAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut a
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
BEKASI Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari
NASIONAL