JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa kenaikan harga avtur berdampak langsung pada membengkaknya biaya penyelenggaraan haji 2026 hingga Rp 1,77 triliun. Pemerintah kini menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menutup selisih tersebut tanpa membebankan calon jemaah haji.
Lonjakan biaya ini dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) di pasar global akibat ketegangan geopolitik di kawasan Asia Barat (Timur Tengah). Harga avtur tercatat naik signifikan dari Rp 13.656 menjadi Rp 23.551 per liter, sehingga memicu kenaikan biaya operasional maskapai pengangkut jemaah haji seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
"Pemerintah sudah membicarakan beberapa alternatif pembiayaan, bukan dari APBN, tapi tetap dari skema keuangan negara," ujar Gus Irfan di Jakarta, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Meski demikian, ia belum merinci sumber dana yang akan digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah mengkaji dasar hukum atau "cantolan hukum" agar skema pembiayaan tambahan tersebut memiliki landasan yang jelas.
"Kita sedang membicarakan cantolan hukumnya untuk memastikan kekurangan biaya avtur ini bisa ditutup dengan mekanisme yang tepat," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa tambahan biaya akibat kenaikan harga avtur tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah diminta mencari solusi tanpa menambah beban biaya perjalanan ibadah.
"Apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah," kata Gus Irfan mengutip arahan Presiden.
Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI juga menegaskan sikap serupa. DPR meminta agar pembengkakan biaya Rp 1,77 triliun tersebut ditanggung oleh negara dan tidak membebani calon jemaah.
Sementara itu, pemerintah bersama DPR dan pemangku kepentingan terkait masih terus membahas skema final pembiayaan haji 2026 agar tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu stabilitas fiskal.*
(k/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
