JAKARTA – Pemerintah memutuskan menaikkan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi hidup di tingkat produsen serta daging kerbau beku di tingkat konsumen.
Kebijakan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Rabu, 22 April 2026.
Rapat itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta sejumlah direksi BUMN pangan.Baca Juga:
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyesuaian harga dipengaruhi kenaikan biaya logistik global akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat.
"Perang di Asia Barat membuat biaya logistik naik. Beberapa pangan impor melakukan penyesuaian," kata Zulhas di kantornya, Jakarta.
Dalam keputusan tersebut, HAP daging sapi hidup di tingkat produsen dinaikkan dari Rp 56.000–Rp 58.000 per kilogram menjadi Rp 59.000 per kilogram.
Kenaikan tersebut disebut relatif kecil, sekitar Rp 1.000 per kilogram.
Meski demikian, pemerintah memastikan harga daging sapi di tingkat konsumen tidak berubah.
HAP tetap dipatok pada kisaran Rp 130.000–Rp 140.000 per kilogram untuk bagian paha belakang.
"Di pasar tidak ada perubahan. Masih dalam kisaran HET," ujar Zulhas.
Selain itu, HAP daging kerbau beku di tingkat konsumen juga mengalami penyesuaian dari sekitar Rp 80.000 menjadi sekitar Rp 90.000 per kilogram.
Kenaikan ini, menurut Zulhas, dipengaruhi meningkatnya permintaan daging kerbau akibat pergeseran konsumsi masyarakat ketika harga daging sapi naik.
"Kalau daging sapi naik, orang biasanya pindah ke yang lebih murah, sehingga permintaan kerbau meningkat," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mencatat harga sapi bakalan impor dari Australia mengalami kenaikan menjadi sekitar 4,32–4,56 dolar AS per kilogram.
Jika dihitung hingga masuk ke Indonesia termasuk biaya karantina dan asuransi, harga sapi hidup mencapai sekitar Rp 77.000 per kilogram, jauh di atas HAP yang berlaku sebelumnya.*
(km/ad)
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
