JAKARTA - Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Upaya tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.Baca Juga:
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan.
"Pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, harus semakin dekat dengan kebutuhan KEK maupun PSN," ujar Yassierli.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa sejumlah kawasan industri di KEK masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik.
Di sisi lain, pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah, namun belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.
Salah satu hasil utama diskusi adalah pemetaan kebutuhan pelatihan di masing-masing KEK.
Pemerintah mencatat adanya kesenjangan baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.
Menanggapi hal itu, Kemnaker berencana menyesuaikan program pelatihan agar lebih tepat sasaran.
Penyesuaian ini mencakup pengembangan jenis pelatihan hingga kemungkinan pelaksanaan pelatihan langsung di fasilitas industri.
Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60 ribu peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain itu, program pemagangan nasional melalui MagangHub ditargetkan menjangkau seluruh 25 KEK di Indonesia.
Menurut Yassierli, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni dua hingga tiga bulan.
Dengan skema tersebut, penyiapan tenaga kerja diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan industri yang dinamis.
Ia menegaskan, forum ini menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kemenko Perekonomian, serta pengelola KEK.
Pemerintah, kata dia, akan memfasilitasi sistem, anggaran, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif.
"Kami ingin ini menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," kata Yassierli.*
(ad)
JAMBI Dua anggota Kepolisian Daerah Jambi, Bripda Nabil dan Bripda Samson, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terlib
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman enam tahun pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka mencuat setelah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis pada perdagangan Jumat, 24 April 2026. Mata uang Garuda tercatat berada di level Rp17.28
EKONOMI
MEDAN Tim Seleksi dan Panitia Seleksi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara menerima sebanyak 112 berkas pendaftar untuk periode
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mendakwa Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tari tortor, salah satu warisan budaya Batak Toba di Sumatera Utara, tidak sekadar dipandang sebagai pertunjukan seni, melainkan s
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 24 April 2026, dan bergerak di zona merah sejak awal s
EKONOMI
MEDAN Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara memeriksa Wakil Wali Kota Sib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap tiga anggota keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dalam kasus dugaan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
