Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Pengamat: Jawaban atas Gelombang PHK dan Pengangguran
JAKARTA Penunjukan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dinilai sebagai respons p
NASIONAL
JAKARTA - Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Upaya tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.Baca Juga:
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan.
"Pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, harus semakin dekat dengan kebutuhan KEK maupun PSN," ujar Yassierli.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa sejumlah kawasan industri di KEK masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik.
Di sisi lain, pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah, namun belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.
Salah satu hasil utama diskusi adalah pemetaan kebutuhan pelatihan di masing-masing KEK.
Pemerintah mencatat adanya kesenjangan baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.
Menanggapi hal itu, Kemnaker berencana menyesuaikan program pelatihan agar lebih tepat sasaran.
Penyesuaian ini mencakup pengembangan jenis pelatihan hingga kemungkinan pelaksanaan pelatihan langsung di fasilitas industri.
Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60 ribu peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain itu, program pemagangan nasional melalui MagangHub ditargetkan menjangkau seluruh 25 KEK di Indonesia.
Menurut Yassierli, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni dua hingga tiga bulan.
Dengan skema tersebut, penyiapan tenaga kerja diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan industri yang dinamis.
Ia menegaskan, forum ini menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kemenko Perekonomian, serta pengelola KEK.
Pemerintah, kata dia, akan memfasilitasi sistem, anggaran, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif.
"Kami ingin ini menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," kata Yassierli.*
(ad)
JAKARTA Penunjukan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dinilai sebagai respons p
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL