KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Total 10 Orang Diamankan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta.D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Upaya tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.Baca Juga:
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan.
"Pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, harus semakin dekat dengan kebutuhan KEK maupun PSN," ujar Yassierli.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa sejumlah kawasan industri di KEK masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik.
Di sisi lain, pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah, namun belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.
Salah satu hasil utama diskusi adalah pemetaan kebutuhan pelatihan di masing-masing KEK.
Pemerintah mencatat adanya kesenjangan baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.
Menanggapi hal itu, Kemnaker berencana menyesuaikan program pelatihan agar lebih tepat sasaran.
Penyesuaian ini mencakup pengembangan jenis pelatihan hingga kemungkinan pelaksanaan pelatihan langsung di fasilitas industri.
Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60 ribu peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain itu, program pemagangan nasional melalui MagangHub ditargetkan menjangkau seluruh 25 KEK di Indonesia.
Menurut Yassierli, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni dua hingga tiga bulan.
Dengan skema tersebut, penyiapan tenaga kerja diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan industri yang dinamis.
Ia menegaskan, forum ini menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kemenko Perekonomian, serta pengelola KEK.
Pemerintah, kata dia, akan memfasilitasi sistem, anggaran, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif.
"Kami ingin ini menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," kata Yassierli.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta.D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang LancangRancon
PEMERINTAHAN
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke18 tahun 2026 melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga b
PERTANIAN AGRIBISNIS
TEBINGTINGGI Kabar mengenai dugaan diamankannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi berinisial AN oleh tim Kejaksaan Agung ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak p
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhibuddin, untuk memberikan mot
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN