Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu indikatornya terlihat dari melonjaknya transaksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui platform e-commerce yang kini menembus 13 juta transaksi.
Data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 8 Mei 2026 mencatat total transaksi UMKM di tiga wilayah terdampak mencapai 13.209.182 transaksi.
Rinciannya, Aceh mencatat 87.746 transaksi dengan 1.396 produk yang dipasarkan. Sementara Sumatera Utara menjadi wilayah dengan transaksi terbesar yakni mencapai 9.781.946 transaksi dari 631 produk. Adapun Sumatera Barat tercatat sebanyak 3.339.490 transaksi dengan 101 produk.Baca Juga:
Angka tersebut meningkat hingga 77 persen dibandingkan akhir April 2026, saat total transaksi UMKM di tiga wilayah terdampak baru mencapai 7.461.422 transaksi.
Peningkatan transaksi UMKM ini dinilai sejalan dengan percepatan penyaluran bantuan stimulan ekonomi bagi masyarakat penyintas bencana di wilayah Sumatera.
Satgas PRR mencatat, bantuan stimulan ekonomi di Aceh telah tersalurkan sebesar Rp250,48 miliar dari total Rp254,44 miliar. Sementara di Sumatera Utara, bantuan yang sudah tersalurkan mencapai Rp53,38 miliar dari total Rp62,90 miliar.
Kemudian di Sumatera Barat, bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp16,83 miliar dari total Rp17,74 miliar.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menjadi salah satu prioritas utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Ia menyebut aktivitas ekonomi masyarakat kini mulai kembali normal seiring percepatan pemulihan sektor UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perbaikan infrastruktur pasar rakyat.
"Untuk peningkatan ekonomi sudah kita dorong terus, aktivitas ekonomi sudah hampir tuntas keseluruhan," kata Amran dalam konferensi pers Satgas PRR di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Amran menambahkan, Satgas PRR juga tengah mempercepat penyelesaian rehabilitasi pasar yang belum rampung di sejumlah daerah terdampak agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan maksimal.
Menurut dia, progres perbaikan pasar di Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Sementara di Sumatera Utara mencapai 98 persen dan Aceh sebesar 89 persen.
"Jadi tinggal beberapa pasar yang sedang dimaksimalkan agar bisa ditempati secepatnya," ujarnya.*
(dh)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL