Said Abdullah Yakin APBN 2026 Tetap Aman Meski Isu Defisit dan Saldo Menipis Muncul

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah optimistis kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berada dalam kondisi aman dan terkendali di tengah berbagai isu yang berkembang soal defisit dan menipisnya saldo anggaran negara.

Said menilai berbagai kritik serta peringatan dari pengamat ekonomi maupun akademisi terkait kondisi fiskal nasional perlu disikapi secara bijak sebagai bentuk kepedulian terhadap perekonomian Indonesia.

"Kita patut mengapresiasi berbagai kritik dan alarm kewaspadaan dari para pengamat serta akademisi. Itu bentuk rasa sayang terhadap kondisi fiskal negara," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Baca Juga:

• Tanpa Tambah Utang Baru, Indonesia Butuh 20 Tahun untuk Melunasi Utang: Warisan Pahit bagi Anak Cucu Kita

Menurutnya, meski muncul kekhawatiran mengenai defisit APBN yang disebut bisa menembus 3 persen, kondisi ekonomi nasional justru menunjukkan tren positif pada kuartal pertama 2026.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen yang didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran, serta percepatan realisasi belanja pemerintah.

Belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, sejumlah indikator ekonomi juga dinilai masih cukup kuat. Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah bertahan positif selama 71 bulan berturut-turut.

Sementara itu, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak juga mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen secara tahunan.

Said mengakui tantangan utama saat ini berada pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya akibat penurunan lifting migas dan rendahnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Meski demikian, ia meyakini kondisi tersebut akan membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak dunia dan membaiknya aktivitas hulu migas.

Terkait defisit APBN, Said menjelaskan hingga kuartal I 2026 defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali.

Dalam APBN 2026 sendiri, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Namun Said menilai realisasi defisit berpotensi lebih rendah melalui kebijakan refocusing anggaran dan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

Ia juga meluruskan isu yang menyebut Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah hanya tersisa Rp120 triliun.

Menurut Said, dana SAL sebesar Rp420 triliun masih utuh dan hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara.

"Dana tersebut masih utuh dan pemerintah juga tetap mendapatkan imbal hasil dari penempatan dana itu," ujarnya.

Ke depan, Said meminta pemerintah fokus memperkuat sektor produktif seperti industri manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan global.*

(d/dh)

Tanpa Tambah Utang Baru, Indonesia Butuh 20 Tahun untuk Melunasi Utang: Warisan Pahit bagi Anak Cucu Kita

P2G Sebut Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 Triliun Hancurkan Moral Guru dan Lukai Dunia Pendidikan

Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tembus Mendekati 6 Persen di 2026, APBN Jadi Penopang Hadapi Gejolak Global

Pengamat Soroti Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Dinilai Tak Sepenuhnya Mencerminkan Kondisi Riil Masyarakat

Pemprov Sumut Bantah Buka 9.759 Formasi CPNS 2026, Sebut Masih Tahap Verifikasi

Viral Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu per Pasang, Gus Ipul: Bukan Zamannya Otak-Atik APBN dan Kongkalikong Proyek