Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) akan membebani kondisi fiskal Indonesia.
Menurut Purbaya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih sangat terkendali dengan rasio defisit yang tetap berada di bawah batas aman.
"Fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen, tapi 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah," ujar Purbaya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).Baca Juga:
Purbaya menegaskan pemerintah terus melakukan perhitungan matang terhadap kebutuhan anggaran berbagai program prioritas agar kondisi fiskal tetap sehat.
Ia juga menanggapi kritik media internasional The Economist yang menilai kebijakan fiskal Indonesia mulai berantakan akibat banyaknya program pemerintah.
Menurutnya, kritik tersebut tidak sejalan dengan kondisi utang Indonesia yang dinilai masih jauh lebih baik dibanding sejumlah negara maju di Eropa.
"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, lihat saja negara-negara Eropa, defisit dan utangnya berapa," katanya.
Purbaya menyebut rasio utang Indonesia masih berada di kisaran 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih rendah dibanding beberapa negara Eropa yang mendekati 100 persen PDB.
"Utang kita masih 40 persen. Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita," ujarnya.*
Sebelumnya, sejumlah ekonom dan lembaga internasional menyoroti potensi tekanan fiskal Indonesia akibat bertambahnya program prioritas pemerintah seperti MBG dan pengembangan koperasi desa.
Program-program tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal apabila tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara.
Meski demikian, pemerintah memastikan berbagai program prioritas tetap dijalankan dengan menjaga disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.*
(k/dh)
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL