Komdigi Blokir 3.000 Nomor Penipu yang Mengaku Anggota DPR dan Pejabat
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir ribuan nomor telepon yang digunakan untuk modus penipuan dengan mengatasn
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) akan membebani kondisi fiskal Indonesia.
Menurut Purbaya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih sangat terkendali dengan rasio defisit yang tetap berada di bawah batas aman.
"Fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen, tapi 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah," ujar Purbaya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).Baca Juga:
Purbaya menegaskan pemerintah terus melakukan perhitungan matang terhadap kebutuhan anggaran berbagai program prioritas agar kondisi fiskal tetap sehat.
Ia juga menanggapi kritik media internasional The Economist yang menilai kebijakan fiskal Indonesia mulai berantakan akibat banyaknya program pemerintah.
Menurutnya, kritik tersebut tidak sejalan dengan kondisi utang Indonesia yang dinilai masih jauh lebih baik dibanding sejumlah negara maju di Eropa.
"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, lihat saja negara-negara Eropa, defisit dan utangnya berapa," katanya.
Purbaya menyebut rasio utang Indonesia masih berada di kisaran 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih rendah dibanding beberapa negara Eropa yang mendekati 100 persen PDB.
"Utang kita masih 40 persen. Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita," ujarnya.*
Sebelumnya, sejumlah ekonom dan lembaga internasional menyoroti potensi tekanan fiskal Indonesia akibat bertambahnya program prioritas pemerintah seperti MBG dan pengembangan koperasi desa.
Program-program tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal apabila tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara.
Meski demikian, pemerintah memastikan berbagai program prioritas tetap dijalankan dengan menjaga disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.*
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir ribuan nomor telepon yang digunakan untuk modus penipuan dengan mengatasn
NASIONAL
BUNYU Manajemen PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field bersama Federasi Serikat Pekerja Pertambangan & Gas Bumi Bersatu (FSPPB) menggelar aks
NASIONAL
JAKARTA Pengajar Universitas Paramadina Dr. Ariyo DP Irhamna menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I2
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution terus mendorong peningkatan layanan kesehatan di Sumut melalui rencana pemban
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menggandeng Korea Selatan untuk memperkuat pengembangan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Is
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Senin (18/5/2026). Tekanan pasar global dan kekhawatiran suk
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (18/5/2026). Rupiah turun ke level
EKONOMI
JAKARTA Tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kepala cabang (kacab) bank, M Ilham Pradipta, dituntut hukuman penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) menegaskan kondisi nilai tukar rupiah masih tergolong stabil meski saat ini berada di level Rp17.600 per dol
EKONOMI