Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal dengan menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan pengemudi ojek online (ojol), Rabu (20/5/2026).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara simbolis kepada para driver ojol di Gedung PKK Kota Medan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakasatlantas Polrestabes Medan, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ramadan, pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta Ketua Umum GODAMS Adam Zubir.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris salah seorang driver ojol yang meninggal dunia.Baca Juga:
Rico Waas menegaskan profesi pengemudi ojek online saat ini menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga di tengah sulitnya lapangan pekerjaan formal. Namun, tingginya risiko kecelakaan di jalan membuat perlindungan sosial menjadi sangat penting.
"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja jadi korban kelalaian orang lain. Karena itu perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," ujar Rico Waas.
Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan bukan untuk mengharapkan musibah, melainkan bentuk antisipasi agar keluarga pekerja tetap terlindungi jika terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
Ia mencontohkan santunan yang diterima keluarga almarhum Rajali, seorang driver ojol di Medan. Total santunan mencapai Rp232 juta, terdiri dari santunan kematian Rp70 juta dan bantuan beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga perguruan tinggi.
"Kalau kepala keluarga tidak terlindungi, bagaimana masa depan anak dan istrinya. Inilah manfaat perlindungan sosial," katanya.
Rico menjelaskan program tersebut dibiayai melalui APBD Kota Medan sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi pekerja informal. Dari total 17.851 pekerja informal penerima bantuan iuran BPJS, sebanyak 8.779 di antaranya merupakan pengemudi transportasi online.
"Ini komitmen kami agar para driver keluar rumah mencari rezeki dengan perasaan aman dan tenang," jelasnya.
Selain penyerahan kartu BPJS, kegiatan itu juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Aman Berkendara. Rico Waas mengimbau para pengemudi ojol menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan memastikan kendaraan layak jalan serta menggunakan perlengkapan standar keselamatan.
Ia juga membuka ruang komunikasi bagi para driver untuk melaporkan persoalan di lapangan, termasuk praktik parkir liar maupun intimidasi yang mengganggu aktivitas mereka.
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seora
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah pu
POLITIK
BINJAI Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang mening
KESEHATAN
JAKARTA TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumaha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
MEDAN Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Angka tersebu
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BESAR Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran d
AGAMA
BINJAI Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkama
POLITIK