4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal dengan menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan pengemudi ojek online (ojol), Rabu (20/5/2026).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara simbolis kepada para driver ojol di Gedung PKK Kota Medan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakasatlantas Polrestabes Medan, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ramadan, pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta Ketua Umum GODAMS Adam Zubir.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris salah seorang driver ojol yang meninggal dunia.Baca Juga:
Rico Waas menegaskan profesi pengemudi ojek online saat ini menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga di tengah sulitnya lapangan pekerjaan formal. Namun, tingginya risiko kecelakaan di jalan membuat perlindungan sosial menjadi sangat penting.
"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja jadi korban kelalaian orang lain. Karena itu perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," ujar Rico Waas.
Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan bukan untuk mengharapkan musibah, melainkan bentuk antisipasi agar keluarga pekerja tetap terlindungi jika terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
Ia mencontohkan santunan yang diterima keluarga almarhum Rajali, seorang driver ojol di Medan. Total santunan mencapai Rp232 juta, terdiri dari santunan kematian Rp70 juta dan bantuan beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga perguruan tinggi.
"Kalau kepala keluarga tidak terlindungi, bagaimana masa depan anak dan istrinya. Inilah manfaat perlindungan sosial," katanya.
Rico menjelaskan program tersebut dibiayai melalui APBD Kota Medan sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi pekerja informal. Dari total 17.851 pekerja informal penerima bantuan iuran BPJS, sebanyak 8.779 di antaranya merupakan pengemudi transportasi online.
"Ini komitmen kami agar para driver keluar rumah mencari rezeki dengan perasaan aman dan tenang," jelasnya.
Selain penyerahan kartu BPJS, kegiatan itu juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Aman Berkendara. Rico Waas mengimbau para pengemudi ojol menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan memastikan kendaraan layak jalan serta menggunakan perlengkapan standar keselamatan.
Ia juga membuka ruang komunikasi bagi para driver untuk melaporkan persoalan di lapangan, termasuk praktik parkir liar maupun intimidasi yang mengganggu aktivitas mereka.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan
NASIONAL
SOLO Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke65 untuk Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANJARBARU Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Sel
NASIONAL
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi pengguna teknologi. Mahasiswa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang remaja yang diduga merup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap II kepada Penerima Bantuan Pangan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan orang tua calon mahasiswa baru (maba) sebagai tersangka dalam kasus dugaan p
HUKUM DAN KRIMINAL