Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal dengan menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan pengemudi ojek online (ojol), Rabu (20/5/2026).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara simbolis kepada para driver ojol di Gedung PKK Kota Medan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakasatlantas Polrestabes Medan, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ramadan, pihak BPJS Ketenagakerjaan, serta Ketua Umum GODAMS Adam Zubir.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris salah seorang driver ojol yang meninggal dunia.Baca Juga:
Rico Waas menegaskan profesi pengemudi ojek online saat ini menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga di tengah sulitnya lapangan pekerjaan formal. Namun, tingginya risiko kecelakaan di jalan membuat perlindungan sosial menjadi sangat penting.
"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja jadi korban kelalaian orang lain. Karena itu perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," ujar Rico Waas.
Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan bukan untuk mengharapkan musibah, melainkan bentuk antisipasi agar keluarga pekerja tetap terlindungi jika terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
Ia mencontohkan santunan yang diterima keluarga almarhum Rajali, seorang driver ojol di Medan. Total santunan mencapai Rp232 juta, terdiri dari santunan kematian Rp70 juta dan bantuan beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga perguruan tinggi.
"Kalau kepala keluarga tidak terlindungi, bagaimana masa depan anak dan istrinya. Inilah manfaat perlindungan sosial," katanya.
Rico menjelaskan program tersebut dibiayai melalui APBD Kota Medan sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi pekerja informal. Dari total 17.851 pekerja informal penerima bantuan iuran BPJS, sebanyak 8.779 di antaranya merupakan pengemudi transportasi online.
"Ini komitmen kami agar para driver keluar rumah mencari rezeki dengan perasaan aman dan tenang," jelasnya.
Selain penyerahan kartu BPJS, kegiatan itu juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Aman Berkendara. Rico Waas mengimbau para pengemudi ojol menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan memastikan kendaraan layak jalan serta menggunakan perlengkapan standar keselamatan.
Ia juga membuka ruang komunikasi bagi para driver untuk melaporkan persoalan di lapangan, termasuk praktik parkir liar maupun intimidasi yang mengganggu aktivitas mereka.
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN