BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi harga atau under invoicing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya kelapa sawit. Untuk mengusut kasus itu, pemerintah membentuk tim gabungan bersama Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Purbaya mengatakan tim tersebut sudah bekerja selama dua hingga tiga bulan terakhir untuk menghitung ulang nilai ekspor sejumlah perusahaan ke luar negeri.
"Kita sudah jalan sejak 2-3 bulan lalu. Saya ada tim dengan Kejaksaan dan BPKP untuk menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, pemerintah bahkan telah mengantongi data 10 perusahaan besar kelapa sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing atau manipulasi nilai ekspor.
Purbaya menjelaskan modus yang ditemukan berupa perbedaan signifikan antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor di negara tujuan.
Ia mencontohkan terdapat perusahaan yang mencatat nilai ekspor sebesar US$ 2,6 juta dari Indonesia, namun data impor di negara tujuan mencapai US$ 4,2 juta atau berbeda sekitar 57 persen.
"Ada juga yang lebih besar lagi. Di sini ekspornya tercatat US$ 1,44 juta, tapi di negara tujuan lebih dari US$ 4 juta. Selisihnya hampir 200 persen," ungkapnya.
Data dugaan manipulasi tersebut, lanjut Purbaya, telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
Menurut Purbaya, apabila praktik under invoicing berhasil diungkap, dampaknya akan positif bagi penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan devisa ekspor.
Selain itu, perusahaan-perusahaan terbuka yang selama ini diduga memainkan nilai ekspor juga dinilai bakal terdorong lebih transparan terhadap laporan keuangannya.
"Dampaknya akan bagus bagi pajak, ekspor kita, dan juga nilai perusahaan yang listing di bursa," ujarnya.
Pemerintah saat ini masih menunggu laporan lengkap dari tim gabungan untuk menentukan langkah hukum maupun kebijakan lanjutan terkait dugaan manipulasi ekspor tersebut.*
(d/dh)
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL