Bareskrim Sikat 9 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka Karhutla, 25 Ribu Hektare Lahan Hangus
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan kesiapan untuk mengkolaborasikan pameran kerajinan internasional International Handicraft Trade Fair (INACRAF) dengan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) pada 2027 mendatang di Kota Medan.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Senin (25/5/2026).
"Tentunya kami menyambut baik kegiatan ini. Pemprov Sumut memiliki tagline 'Kolaborasi Sumut Berkah' dan kegiatan ini sangat sejalan untuk bisa kita kolaborasikan nantinya," ujar Sulaiman.Baca Juga:
Ia mengatakan, Pemprov Sumut membuka opsi besar agar INACRAF dapat digabungkan dengan PRSU 2027 sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi pelaku UMKM dan industri kreatif daerah.
Menurut Sulaiman, rencana kolaborasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk teknis pelaksanaan, lokasi kegiatan, hingga kesiapan penyelenggaraan agar berjalan optimal.
"Saya minta ini harus dikomunikasikan lebih lanjut secara matang. Kita coba di 2027 nanti PRSU bisa bergabung dengan event INACRAF," katanya.
Selain opsi penggabungan pada 2027, Pemprov Sumut juga membuka peluang jika INACRAF digelar dalam waktu dekat. Salah satu alternatifnya adalah pelaksanaan di pusat perbelanjaan strategis di Kota Medan.
Sulaiman juga mengapresiasi kualitas produk kerajinan yang ditampilkan dalam INACRAF. Menurutnya, produk yang dipamerkan memiliki kualitas tinggi dengan harga yang tetap kompetitif.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan BPD ASEPHI Sumut, RE Nainggolan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumut terhadap rencana pengembangan event tersebut.
Ia menjelaskan, ASEPHI saat ini menaungi sekitar 2.000 pelaku usaha yang aktif dalam program ekspor, dengan INACRAF sebagai salah satu pameran unggulan nasional.
"Setiap pameran INACRAF bisa dihadiri hingga hampir 70.000 pengunjung. Medan menjadi salah satu target utama kami," ujar RE Nainggolan.
Ia menambahkan, kehadiran INACRAF di Medan diharapkan tidak hanya menjadi ajang transaksi, tetapi juga sarana transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas pengrajin lokal.
"Kami berharap Pemprov Sumut dapat menjadi mitra strategis untuk mendukung kesuksesan acara ini," katanya.*
(dh)
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya atas operas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
NASIONAL
MEDAN Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan ba
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat upaya pembinaan narapidana pengguna narkotika, psikotro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar Rully Chairul Azwar membahas peluang pengembangan bisnis pengolahan sampah di Indonesia. Pembahasan
NASIONAL
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui penandatanga
PENDIDIKAN
SAMARINDA Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas&039ud di Singapura menjadi sorotan publik di tengah kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN