Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Hanif mengakui Pertamina telah melakukan berbagai langkah digitalisasi pengawasan distribusi, termasuk melalui sistem QR Code dan integrasi data penerima subsidi.
Namun, ia menilai upaya tersebut belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem pengendalian yang efektif.
"Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya instrumen teknologi, tetapi efektivitas pengendalian yang mampu menutup celah penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran," tegas politikus PKB tersebut.
Selain itu, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham strategis untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat tata kelola perusahaan di lingkungan Pertamina Group.
Baca Juga:
Menurutnya, transformasi tata kelola dan peningkatan efisiensi menjadi langkah penting agar dana subsidi energi yang bersumber dari APBN dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Kami meminta BPI Danantara aktif mendorong penguatan governance di PT Pertamina Patra Niaga maupun Pertamina Group. Tujuannya agar subsidi energi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan manfaat optimal bagi rakyat," katanya.
DPR menilai momentum menjelang Idul Adha menjadi ujian penting bagi distribusi energi nasional.
Selain menjaga pasokan tetap aman selama lonjakan konsumsi masyarakat, pemerintah juga dituntut memastikan kebijakan subsidi berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.*
(ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.