Demi Selamatkan Dana Infrastruktur Rakyat, Menteri PU Pangkas Proyek Nonprioritas

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Meski pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara, alokasi dana untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dipertahankan sebesar Rp5,48 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah melakukan konsolidasi internal agar kebijakan optimalisasi anggaran tidak berdampak pada program IBM yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

"Sesai komitmen bersama, kami telah melakukan konsolidasi agar optimalisasi penganggaran tersebut tidak dilakukan pada kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Perkuat Layanan Air Bersih Pascabencana di Sumatera, SPAM Karang Baru Ditargetkan Rampung Agustus 2026

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Kementerian PU melakukan penyesuaian pada sejumlah kegiatan non-infrastruktur berbasis masyarakat. Langkah itu diambil untuk memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.

Sementara itu, hingga akhir Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian PU telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp106,71 triliun. Adapun realisasi fisik tercatat mencapai 35,71 persen.

Menurut Dody, capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada dua tahun sebelumnya. Pada Mei 2025, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp15,63 triliun atau 13,99 persen dari pagu anggaran, sedangkan pada Mei 2024 mencapai Rp32,61 triliun atau 22,34 persen.

Tahun 2026, Kementerian PU tetap memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp42,05 triliun untuk pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, jalan tol, serta penanganan jalan daerah.

Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) memperoleh anggaran Rp29 triliun yang digunakan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, serta program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Sementara Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan alokasi Rp23,84 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat, revitalisasi madrasah, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh anggaran Rp10,16 triliun yang difokuskan pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan limbah, persampahan, serta pembangunan gedung pemerintahan.

Dody menegaskan, fokus pembangunan infrastruktur tahun ini tetap diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari air bersih, irigasi, konektivitas jalan, sanitasi, hingga fasilitas publik.

"Sasarannya tetap sama, yaitu air, irigasi, konektivitas, sanitasi, dan prasarana publik yang langsung memberikan dampak bagi masyarakat," tegasnya.*

(k/dh)

Satgas PRR Perkuat Layanan Air Bersih Pascabencana di Sumatera, SPAM Karang Baru Ditargetkan Rampung Agustus 2026

SPAM Karang Baru Dibangun, Menteri PU Pastikan Suplai Air untuk 10 Ribu KK di Aceh Tamiang

Audiensi dengan UIN Ar-Raniry, Kapolda Aceh Dorong Penguatan Literasi Hukum di Lingkungan Kampus

Cegah Kriminalitas dan Kejahatan Jalanan, Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh Intensifkan Patroli Malam

Kombes Zulkifli Ismail Resmi Jabat Dansatbrimob Polda Aceh

Bupati Simalungun Ajak Forkopimda Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas: Kunci Sukses Pembangunan Daerah