Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penilaian terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Purbaya menyebut, dalam pertemuan terakhir dengan S&P, fokus utama lembaga tersebut bukan pada program MBG, melainkan pada sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu. Mereka lebih mempertanyakan sentimen negatif di market," kata Purbaya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, dalam satu tahun terakhir pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan, termasuk koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta arus keluar modal asing yang cukup besar.
Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dengan baik dan berada dalam batas yang aman.
Menurutnya, program prioritas pemerintah termasuk MBG bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan anggaran.
"Program MBG itu fleksibel, ketika diperlukan efisiensi, kita bisa lakukan penyesuaian," ujarnya.
Purbaya juga memastikan pemerintah tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kisaran 2 hingga 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia menambahkan, pemerintah telah menjelaskan kepada S&P bahwa berbagai program prioritas tetap dapat dijalankan tanpa mengganggu disiplin fiskal.
"Dengan program itu pun, defisit masih bisa kita pertahankan di 2 sampai 3 persen," kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah disebut memiliki ruang kebijakan untuk merespons risiko eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada APBN.
Purbaya menegaskan, secara keseluruhan kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan terkelola dengan baik, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dari pasar.*
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL