JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam batas aman.
Pemerintah mencatat defisit sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp670,34 triliun.
Baca Juga:
Menurut Purbaya, pemerintah menjalankan strategi pembiayaan yang prudent atau hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.
Kebijakan itu didukung kondisi pasar keuangan yang membaik sepanjang 2025.
"Defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB atau sebesar Rp670,34 triliun," ungkap Purbaya.
Sepanjang 2025, realisasi pembiayaan neto tercatat mencapai Rp742,73 triliun, atau sekitar 20,54 persen lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
Selain mengelola pembiayaan negara, pemerintah juga menggulirkan berbagai stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal selama 2025.
Total nilai stimulus yang dikucurkan mencapai Rp110,7 triliun.
Stimulus tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi dalam negeri, sekaligus memperkuat sektor riil.
Program yang mendapat dukungan antara lain mencakup bantuan bagi UMKM, sektor padat karya, sektor perumahan, program magang, diskon tiket transportasi selama masa liburan, hingga pemberdayaan generasi muda.
"Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor riil melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai Rp110,7 triliun," papar Purbaya.
Purbaya mengatakan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah turut memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Data pemerintah menunjukkan tingkat pengangguran pada Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen, dibandingkan 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.
"Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat," urai dia.
Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.
"Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat," jelas Purbaya.* (mt/ad)
MEDAN Polrestabes Medan terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias be
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 20252030.
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran Dana Transfer ke Daera
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun an
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan seca
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuanga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Strategi yang dipilih justru memperkuat penerimaan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
HUKUM DAN KRIMINAL
