Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa skema penggajian pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan disesuaikan dengan pendapatan usaha masing-masing koperasi. Sementara itu, pemerintah masih mengkaji aturan terkait standar gaji untuk posisi manajer.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry menyusul ramainya pembahasan di media sosial mengenai dugaan rendahnya upah yang diterima sejumlah pengelola KDKMP, bahkan disebut hanya mencapai Rp76 ribu per bulan.
Ferry menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyusun mekanisme pengupahan yang lebih jelas, khususnya bagi jajaran manajerial koperasi.Baca Juga:
"Yang sedang kita kaji soal gaji manajernya. Kalau yang pegawainya diharapkan nanti bisa dari pendapatan usahanya," ujar Ferry di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Senada dengan itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan sistem penggajian bagi pegawai di luar posisi manajer akan disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan usaha masing-masing KDKMP.
Menurut Farida, aturan mengenai gaji manajer akan ditetapkan secara nasional. Sedangkan penghasilan pegawai operasional akan mengikuti kondisi dan kinerja koperasi di daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa operasional KDKMP saat ini dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Meski demikian, Kementerian Koperasi tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Sebelumnya, sejumlah pengelola Koperasi Merah Putih mengeluhkan sistem pengupahan yang diterapkan. Keluhan itu mencuat setelah beredar informasi adanya pegawai yang hanya menerima upah sekitar Rp76 ribu, meski sebelumnya dijanjikan gaji berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada operasional koperasi di Kabupaten Bojonegoro. Puluhan gerai Koperasi Merah Putih dilaporkan sempat menghentikan aktivitas sebagai bentuk protes terhadap mekanisme pengelolaan dan pengupahan.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap sistem penggajian. Ia menegaskan kesejahteraan para personel menjadi prioritas dan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran akan diverifikasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang muncul.* (d/dh)
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL