Roy Suryo Minta Status Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Dicabut, Ini Alasannya
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meluruskan anggapan masyarakat yang menyebut Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan berfungsi layaknya supermarket. Menurutnya, persepsi tersebut tidak tepat karena Kopdes dirancang sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus off-taker hasil produksi masyarakat desa.
Zulhas mengatakan, masih banyak masyarakat yang salah memahami konsep Koperasi Desa Merah Putih. Padahal, koperasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi pangan dan program pemerintah di tingkat desa.
"Kopdes itu yang salah paham banyak, dianggap seperti supermarket. Padahal koperasi itu adalah infrastruktur pemerintah, sekaligus sebagai off-taker," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, sebagai off-taker, Kopdes Merah Putih akan menyerap hasil pertanian masyarakat ketika harga komoditas berada di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah."Kalau harga gabah di bawah standar yang kita tentukan, maka koperasi bisa membeli gabah, jagung, dan hasil pertanian lainnya," jelasnya.
Selain menyerap hasil produksi petani, Kopdes juga akan menjadi saluran distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga penyaluran barang-barang bersubsidi.
"Bantuan-bantuan, bansos, barang subsidi nantinya akan melalui Kopdes sehingga lebih jelas penyalurannya karena setiap desa memiliki koperasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa. Fasilitas yang disiapkan meliputi toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga gudang penyimpanan hasil panen petani dan nelayan.
Pemerintah juga memproyeksikan keberadaan Kopdes Merah Putih mampu menggerakkan perputaran ekonomi desa hingga Rp223 triliun setiap tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan yang diperkirakan mencapai Rp202 triliun.* (k/dh)
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV/PalmCo beserta ja
EKONOMI
JAKARTA Komisi XII DPR bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga membahas persoalan an
NASIONAL
MEDAN PT Pertamina Patra Niaga memperkuat langkah percepatan pemulihan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Utara (Sumut) set
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda yang menggunakan bahasa Indonesia saat memberikan sa
NASIONAL
MEDAN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat terjadi di se
EKONOMI