Anggaran Rp50 Miliar Belum Bergerak, Tito Turunkan Tim Kemendagri ke Nias
NIAS Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evalu
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono angkat bicara terkait kabar yang beredar mengenai dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan nilai anggaran mencapai Rp1,8 triliun. Ferry menegaskan pengadaan tersebut bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi.
Isu tersebut sebelumnya disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Mufti mempertanyakan kebenaran informasi tersebut lantaran menilai nilai anggaran yang beredar tidak sebanding dengan harga kipas angin yang dijual di pasaran.Baca Juga:
Menurutnya, harga kipas angin merek ternama di berbagai platform e-commerce hanya berkisar Rp300 ribuan per unit. Dengan jumlah pembelian yang sangat besar, ia menilai seharusnya pemerintah dapat memperoleh harga yang jauh lebih murah.
Ia juga meminta pemerintah lebih terbuka terhadap seluruh proses pengadaan barang dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Mufti mengusulkan agar pemerintah menyediakan dashboard digital yang dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat memantau jenis pengadaan, nilai anggaran, hingga proses pelaksanaannya.
"Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengadaan kipas angin yang dimaksud tidak berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.
Ferry mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti asal-usul informasi yang beredar tersebut. Ia bahkan mencontohkan bahwa terdapat kipas angin industri dengan spesifikasi tertentu yang memiliki harga mencapai belasan juta rupiah per unit.
"Pengadaan itu bukan di kami. Saya juga tidak tahu persis mengenai angka yang beredar," kata Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi telah mengembangkan Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) sebagai sarana transparansi program.
Melalui sistem tersebut, pemerintah akan menampilkan berbagai informasi mengenai distribusi barang, termasuk barang bersubsidi yang diterima masing-masing Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
NIAS Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evalu
NASIONAL
BATU BARA PT Inalum terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan tenaga
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., resmi membuka Pelatihan Tenaga Kerja Kejuruan Keselamatan dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Integrated Criminal Justice System atau ICJS dinilai tidak seharusnya hanya menjadi sistem digital untuk menghubungkan data dan
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Seorang anak berusia 8 tahun, Qholil Hidayat Sitanggang, dilaporkan hanyut di aliran Sungai Tanjung Pinggir, wilayah Kota Pem
PERISTIWA
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Kebijakan U
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Re
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menetapkan tersangka dalam kasus ledakan di sebuah rumah mewah kawasan Grand Polonia Medan, Sumatera Utara. Namun, identitas t
PERISTIWA
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum F
POLITIK
JAKARTA Sebanyak 601 kecelakaan kapal tercatat terjadi di Indonesia sejak Januari hingga 15 Agustus 2026. Dari ribuan korban yang terdampak
PERISTIWA