Prabowo Mulai Blok Masela Besok, Proyek Migas yang Mangkrak 26 Tahun Akhirnya Bergerak
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Lapangan Abadi Blok Masela p
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa skema penggajian pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan disesuaikan dengan pendapatan usaha masing-masing koperasi. Sementara itu, pemerintah masih mengkaji aturan terkait standar gaji untuk posisi manajer.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry menyusul ramainya pembahasan di media sosial mengenai dugaan rendahnya upah yang diterima sejumlah pengelola KDKMP, bahkan disebut hanya mencapai Rp76 ribu per bulan.
Ferry menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyusun mekanisme pengupahan yang lebih jelas, khususnya bagi jajaran manajerial koperasi.Baca Juga:
"Yang sedang kita kaji soal gaji manajernya. Kalau yang pegawainya diharapkan nanti bisa dari pendapatan usahanya," ujar Ferry di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Senada dengan itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan sistem penggajian bagi pegawai di luar posisi manajer akan disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan usaha masing-masing KDKMP.
Menurut Farida, aturan mengenai gaji manajer akan ditetapkan secara nasional. Sedangkan penghasilan pegawai operasional akan mengikuti kondisi dan kinerja koperasi di daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa operasional KDKMP saat ini dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Meski demikian, Kementerian Koperasi tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Sebelumnya, sejumlah pengelola Koperasi Merah Putih mengeluhkan sistem pengupahan yang diterapkan. Keluhan itu mencuat setelah beredar informasi adanya pegawai yang hanya menerima upah sekitar Rp76 ribu, meski sebelumnya dijanjikan gaji berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada operasional koperasi di Kabupaten Bojonegoro. Puluhan gerai Koperasi Merah Putih dilaporkan sempat menghentikan aktivitas sebagai bentuk protes terhadap mekanisme pengelolaan dan pengupahan.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap sistem penggajian. Ia menegaskan kesejahteraan para personel menjadi prioritas dan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran akan diverifikasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang muncul.* (d/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Lapangan Abadi Blok Masela p
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepr
NASIONAL
BANDA ACEH Seorang wanita berinisial NA (29), warga Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, ditemukan meninggal dunia d
PERISTIWA
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Narkotika Na
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat transformasi digital dengan menggandeng PT Artajasa Pembayaran Elektronis
EKONOMI
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menjalin audiensi dengan Badan Amil Zakat Nasion
NASIONAL
MEDAN HiLo Strong Fest 2026 kembali digelar di Kota Medan sebagai bagian dari rangkaian festival olahraga yang berlangsung di 14 kota di
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa skema penggajian pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
EKONOMI
MEDAN Putusan terhadap anak berinisial AL (12), pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Kota Medan, Sumatera Utara, telah berkekuat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih
NASIONAL