PHKT Bekali 100 Siswa SMK Penajam dengan Wawasan Industri Hulu Migas
PENAJAM PASER UTARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan sumber daya manu
PENDIDIKAN
JAKARTA – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu perhatian kalangan ekonom.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai keputusan tersebut bukan sekadar pergantian pimpinan bank sentral, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas moneter serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan pengunduran diri Perry terjadi ketika masa jabatannya masih tersisa hampir dua tahun.Baca Juga:
Perry diketahui masih memiliki masa jabatan hingga Mei 2028.
"Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo sangat disesalkan, pukulan telak bagi sektor moneter. Padahal masa jabatan masih berakhir pada Mei 2028," kata Bhima, Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Bhima, tekanan terhadap Bank Indonesia mulai meningkat sejak nilai tukar rupiah mengalami pelemahan pada akhir 2025.
Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi kebijakan moneter, melainkan juga kondisi fiskal pemerintah.
Ia menyoroti pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai masih menghadapi persoalan dalam perencanaan sehingga memengaruhi persepsi pelaku pasar.
Selain itu, melemahnya penerimaan pajak dan meningkatnya utang pemerintah disebut turut memperbesar risiko ekonomi Indonesia di mata investor.
Menurut Bhima, kondisi tersebut juga diperburuk oleh menurunnya prospek peringkat utang Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional.
"Tapi yang disalahkan adalah Bank Indonesia dianggap gagal melakukan stabilitas kurs dan menjaga kepercayaan investor. Intervensi otoritas fiskal ke moneter juga sudah berlebihan, bukan lagi sinergi," ujarnya.
Bhima juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai memengaruhi ruang gerak Bank Indonesia.
Ia menyebut revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai aturan yang berpotensi berdampak terhadap kewenangan bank sentral.
Menurut dia, ketentuan mengenai Patriot Bond dalam UU P2SK dapat mengurangi kewenangan BI dalam mengatur lalu lintas devisa dan pengawasan transaksi lintas negara.
Sementara itu, keberadaan kawasan khusus dalam UU PFII disebut turut memengaruhi struktur pengawasan sektor keuangan yang secara tidak langsung berdampak pada peran Bank Indonesia.
Bhima menilai tantangan terbesar setelah mundurnya Perry Warjiyo adalah menjaga independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Ia mengingatkan bahwa apabila independensi BI terus melemah akibat tekanan politik, kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional berpotensi ikut menurun.
"Mengembalikan kepercayaan investor tentu tidak mudah, apalagi arah kebijakan moneter berada di bawah kendali eksekutif. Selama masalah tekanan politik ke BI tidak berhenti, pengganti Perry dari internal tidak akan bertahan lama," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada Minggu, 26 Juli 2026.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026, Prasetyo mengatakan Presiden menerima pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
Presiden juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry selama tujuh tahun memimpin bank sentral.
Pengunduran diri Perry Warjiyo mengakhiri kepemimpinannya sebagai Gubernur Bank Indonesia yang dimulai pada 24 Mei 2018.
Selanjutnya, pemerintah akan menjalankan proses sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menentukan pengganti yang akan memimpin Bank Indonesia.* (sp/ad)
PENAJAM PASER UTARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan sumber daya manu
PENDIDIKAN
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) masih menyelidiki titik kebocoran pipa gas bawah tanah yang diduga menjadi penyebab ledakan di Komplek
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan melakukan transformasi besar dalam p
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mendapat dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan lahan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu menyerahkan bantuan sebanyak 62 unit kursi roda ada
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) S
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah penertiban internal dengan memberhentikan ratusan pegawai yang dinilai melakukan pel
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap identitas enam anggota Polri yang ditangkap dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 27 J
NASIONAL