BPS: Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran di Indonesia Turun

JAKARTA – Kondisi sosial ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif pada pertengahan 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, bersamaan dengan berkurangnya angka pengangguran nasional.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun sebanyak 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang.

Baca Juga:

• Isu Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp16 Juta, Menkeu Purbaya Bantah: Enggak Sampai Segitulah

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang.

Penurunan jumlah penduduk miskin itu membuat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

Sebelumnya, angka kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, mengatakan tren penurunan kemiskinan terus terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

"Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026 jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan," kata Edy Mahmud dalam Rilis Berita Resmi Statistik di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 berada di angka Rp669.235 per kapita per bulan.

Angka tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

BPS menjelaskan, garis kemiskinan merupakan ukuran berdasarkan kemampuan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, listrik, dan kebutuhan harian lainnya.

Pada Maret 2026, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota keluarga.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Kemiskinan perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen, sedangkan kemiskinan perkotaan berada di angka 6,34 persen.

Meski angka kemiskinan di kedua wilayah mengalami penurunan, BPS menemukan adanya perbedaan kualitas kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di wilayah perkotaan menunjukkan perbaikan.

Artinya, jarak pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat.

Namun, kondisi berbeda terjadi di perdesaan. Indeks tersebut justru meningkat, yang menunjukkan jarak pengeluaran warga miskin di desa terhadap garis kemiskinan semakin jauh.

Selain angka kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga menunjukkan perbaikan.

BPS mencatat jumlah pengangguran pada Mei 2026 mencapai 7,22 juta orang atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen.

Angka tersebut turun dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 4,68 persen.

"Pada Mei 2026, terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2026 sebesar 4,68 persen atau turun sekitar 0,03 persen poin," ujar Edy Mahmud.

Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 148,19 juta orang tercatat bekerja atau bertambah sekitar 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Sementara jumlah pengangguran berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 28,75 persen.

Kemudian disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,80 persen, serta industri pengolahan sebesar 13,53 persen.

Penambahan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum yang bertambah 195 ribu orang.

Sektor transportasi dan pergudangan bertambah 121 ribu orang, sedangkan sektor aktivitas jasa lainnya bertambah 110 ribu orang.

Meski jumlah pekerja meningkat, BPS mengingatkan bahwa struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi sektor informal.

Jumlah pekerja formal tercatat sebanyak 60,31 juta orang atau sekitar 40,70 persen dari total pekerja.

Sementara pekerja informal mencapai 87,88 juta orang.

Berdasarkan standar International Labour Organization (ILO), seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam satu minggu sudah masuk kategori penduduk bekerja.

Dari sisi jam kerja, BPS mencatat sebanyak 98,98 juta orang merupakan pekerja penuh dengan waktu kerja minimal 35 jam per minggu.

Kemudian sebanyak 38,42 juta orang bekerja paruh waktu, sedangkan 10,79 juta orang masuk kategori setengah penganggur karena bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan tambahan.

Data BPS tersebut menunjukkan adanya perbaikan sejumlah indikator ekonomi masyarakat, meski pemerintah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempersempit kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.* (km/ad)

Isu Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp16 Juta, Menkeu Purbaya Bantah: Enggak Sampai Segitulah

Rico Waas Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan Medan, Dorong Peran Ayah dalam Keluarga

Kabar Baik! P2MI Buka Kesempatan Kerja ke Luar Negeri bagi Lulusan SMK, Ini Daftar Negaranya

Heboh! Makalah MBG yang Cantumkan Nama Prabowo Diklaim Jadi Kandidat Nobel Perdamaian 2026, Pemerintah Lakukan Investigasi

17 Pejabat Pemko Tanjungbalai Resmi Dilantik, Wakil Wali Kota Minta Tingkatkan Kinerja

Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus DHD BPK 45 Sumut Periode 2026–2031, Dukung Penguatan Nasionalisme Generasi Muda