1 Juta Sarjana Masih Menganggur, Ada Apa dengan Dunia Kerja di Indonesia?

JAKARTA — Indonesia masih dibayang-bayangi persoalan pengangguran terdidik.

Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusan sarjana di Tanah Air masih menganggur.

Jumlah ini menjadi bagian dari total 7,24 juta orang yang terdaftar dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode yang sama.

Baca Juga:

• Usai Dimarahi Bobby Nasution, Poppy Marulita Resmi Dicopot dari Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sumut

Fenomena ini menjadi ironi di tengah masifnya akses masyarakat menuju pendidikan tinggi.

Gelar sarjana yang selama ini diyakini sebagai tiket emas untuk mendapatkan pekerjaan layak ternyata belum mampu menjamin penyerapan tenaga kerja di pasar industri.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Eko Prasodjo, menilai fenomena melimpahnya sarjana tanpa pekerjaan ini dipicu oleh pesatnya perubahan tuntutan keahlian di dunia kerja global akibat digitalisasi.

"Secara makro global, tentu disebabkan oleh tuntutan perubahan keahlian dan ketrampilan bekerja," kata Eko, Senin (10/8/2026).

Selain iklim ekonomi global, faktor internal seperti kebijakan ekonomi serta tata kelola pembangunan di tingkat nasional dan daerah memegang peranan besar.

Eko menyoroti maraknya praktik korupsi di sektor sumber daya alam—seperti pertambangan, kehutanan, dan sawit—serta rumitnya birokrasi yang menghambat investasi manufaktur penampung tenaga kerja.

"Secara nasional tentu saja dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi pemerintah dan tata kelola pembangunan nasional dan daerah," ujar Eko.

"Birokrasi kita tidak mendukung investasi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja," lanjutnya.

Masalah mendasar lainnya terletak pada ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri yang bergerak cepat.

Kurikulum di kampus dinilai kerap terlambat beradaptasi dengan perubahan zaman.

Untuk mengatasi hal ini, Eko menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dari pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya pada perumusan capaian pembelajaran (learning outcome) dan kurikulum.

"Hal ini karena respons atas perubahan tersebut tidak cukup di level individual (sarjana dan diploma atau mungkin tenaga ketrampilan seperti SMK, STM, BLK, dan lain-lain)," jelasnya.

Ia mendorong penguatan program magang terstruktur yang melibatkan sektor industri secara langsung, diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru.

"Industri harus diciptakan agar tersedia lapangan pekerjaan. Kalau tidak industri, bagaimana tenaga kerja yang sudah siap bisa terserap," lanjutnya.

Bagi para lulusan, Eko menyarankan agar aktif meningkatkan upskilling dan reskilling melalui berbagai pelatihan formal maupun independen.

"Hal ini sangat penting dalam rangka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan industri," katanya.

Di samping menjembatani dunia pendidikan dan industri, Eko mendorong lahirnya wirausaha muda di sektor ekonomi kreatif—seperti kuliner, fesyen, kriya, film, hingga musik—guna membuka lapangan kerja baru secara mandiri.

Namun, pencetakan wirausaha ini harus ditopang oleh ekosistem yang matang.

"Tetapi membangun wirausaha muda harus dibangun juga ekosistemnya baik kompetensi, modal, jaringan, dan lain-lain," pungkas Eko.* (km/ad)

Usai Dimarahi Bobby Nasution, Poppy Marulita Resmi Dicopot dari Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sumut

Tak Tunggu Laporan, Bobby Nasution Turun Langsung ke Nias dan Eksekusi Masalah Warga

Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas

Geger! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol

Pemerintah Sepakat Ojol Masuk Kategori Usaha Mikro, Bakal Kena Pajak?

Rico Waas Buka Suara soal Camat Medan Timur yang Diduga Terlibat Jual-Beli Jabatan