Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Sejumlah komoditas utama Indonesia, seperti crude palm oil (CPO), nikel hingga batu bara, dipertimbangkan untuk diperdagangkan melalui bursa tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum menetapkan secara resmi daftar komoditas yang nantinya masuk dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Namun, komoditas yang menjadi produksi utama Indonesia disebut menjadi kandidat utama.
"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).Baca Juga:
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut disiapkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan pembentukan institusi tersebut dalam pidato tahunan di DPR.
Prasetyo menyebut bursa tersebut kemungkinan akan menggunakan nama Indonesia Commodity Exchange atau Icomex.
"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujarnya.
Terkait mekanisme pembentukan harga komoditas melalui bursa tersebut, Prasetyo mengatakan pemerintah masih menyiapkannya. Pemerintah nantinya akan menentukan mekanisme perdagangan, termasuk mempertimbangkan biaya dan harga komoditas di pasar global.
"Nanti lah ada mekanismenya. Sama, ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," kata Prasetyo.
Di Indonesia saat ini telah terdapat Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Bursa swasta tersebut telah beroperasi sejak 2009 dan memfasilitasi perdagangan kontrak berjangka komoditas serta produk derivatif.
Saat ditanya apakah ICDX nantinya akan terintegrasi dengan Icomex, Prasetyo belum memberikan kepastian. Menurutnya, pemerintah masih menyiapkan skema yang dianggap paling tepat.
"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa, intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan nggak," ujarnya.
Prasetyo mengatakan kemungkinan integrasi antara ICDX dan bursa yang akan dibentuk masih terbuka. Namun, keputusan mengenai bentuk akhirnya masih dalam proses pembahasan pemerintah.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI