Ahmad Doli Kurnia Sebut Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 sebagai Pasal Selundupan, Ini Alasannya
JAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 se
POLITIK
JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Manggarai, Jakarta Selatan, menggunakan nama orang lain atau nominee.
Kekhawatiran itu muncul karena hunian yang dibangun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tersebut berada di lokasi strategis dan memiliki kualitas bangunan yang dinilai baik.
Kondisi itu berpotensi meningkatkan nilai tanah dan hunian sehingga menarik pihak tertentu untuk membeli unit dalam jumlah banyak.Baca Juga:
"Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan apartemen akan meningkat tajam. Nah orang-orang kan tidak bodoh," ujar Hashim dalam acara groundbreaking Hunian Manggarai, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Hashim meminta potensi praktik tersebut diantisipasi sejak awal.
Menurut dia, rusun yang diperuntukkan bagi MBR harus benar-benar dihuni dan dimiliki masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Hashim mencontohkan kemungkinan seseorang membeli banyak unit rusun, tetapi kepemilikannya menggunakan nama orang lain.
Cara tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan menitipkan kepemilikan unit kepada pekerja seperti sopir atau office boy.
"Dari 3.000 nanti orang tertentu beli 300, Bapak 500, nanti titip siapa, titip sopirnya ya atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya, atas nama..." kata Hashim.
Menurut Hashim, praktik semacam itu berisiko membuat hunian yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru dikuasai oleh segelintir orang.
Karena itu, dia meminta pengawasan dilakukan secara ketat sejak proses pembelian hingga pengelolaan hunian.
"Jadi, itu kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujar dia.
Hashim menilai pengawasan penting karena proyek Hunian Manggarai memiliki daya tarik tinggi.
Selain berada di lokasi strategis, kawasan tersebut terhubung dengan berbagai moda transportasi publik di Jakarta.
Hunian Manggarai dibangun KAI di atas lahan sekitar 2,2 hektare.
Proyek tersebut terdiri atas delapan tower dengan ketinggian 24 lantai dan menyediakan total 3.784 unit hunian.
Unit yang dibangun memiliki beberapa pilihan tipe, yakni studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, tipe 45, dan tipe 52.
Selain hunian, kawasan tersebut akan dilengkapi dengan 150 unit ritel pendukung.
Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan sejak groundbreaking pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Lokasi yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, menjadi salah satu keunggulan proyek.
Kawasan tersebut memiliki akses ke berbagai moda transportasi publik sehingga memudahkan mobilitas penghuni.
Hashim mengatakan kualitas pembangunan yang baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik.
Dengan begitu, manfaat hunian tetap dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dia juga meminta pengelolaan hunian setelah pembangunan menjadi perhatian.
Menurut dia, perlu dibentuk badan atau entitas pengelola serta asosiasi penghuni untuk memastikan kawasan tersebut dapat dikelola dengan baik.* (km/ad)
JAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 se
POLITIK
DELI SERDANG Warga mendukung penggerebekan sarang narkoba oleh tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI di kawasan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golka
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) KORPRI Kabupaten Asahan Tahun 2
OLAHRAGA
MEDAN Tim gabungan Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggelar razia di tempat hiburan malam Diskotek Raeye,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberhentikan sementara dua pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPR
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong untuk
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir menjelang puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengapresiasi dukungan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terhadap pengembangan
OLAHRAGA