Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan tidak ada persoalan dengan data yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menanggapi polemik perubahan desil yang terjadi secara signifikan pada DTSEN.
Menurut Gus Ipul, data dari BKKBN merupakan bagian dari proses konsolidasi data secara nasional.Baca Juga:
Data tersebut kemudian melalui tahapan verifikasi, validasi, hingga pemeringkatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional," ucap Gus Ipul kepada media secara daring, Sabtu, 5 September 2026.
Gus Ipul menjelaskan bahwa data sosial dan ekonomi masyarakat bersifat dinamis.
Kondisi tersebut membuat data dalam DTSEN perlu terus diperbarui agar dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Data yang masuk telah melalui proses verifikasi oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang ikut membantu melakukan pemutakhiran data.
Setelah itu, BPS melakukan penyetaraan ukuran data sebelum masyarakat dikelompokkan berdasarkan pemeringkatan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
"Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun," tutur Gus Ipul.
Selain data dari Kemensos dan BKKBN, pemerintah juga menggabungkan informasi dari sejumlah instansi lain.
Di antaranya data kendaraan bermotor serta data pertanahan yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN