Bansos Terancam Dicoret karena Desil Berubah? Kemensos Beri Penjelasan

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan tidak ada persoalan dengan data yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menanggapi polemik perubahan desil yang terjadi secara signifikan pada DTSEN.

Menurut Gus Ipul, data dari BKKBN merupakan bagian dari proses konsolidasi data secara nasional.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Ini Simulasi KUR BRI Rp100 Juta dan Syarat Pengajuannya

Data tersebut kemudian melalui tahapan verifikasi, validasi, hingga pemeringkatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional," ucap Gus Ipul kepada media secara daring, Sabtu, 5 September 2026.

Gus Ipul menjelaskan bahwa data sosial dan ekonomi masyarakat bersifat dinamis.

Kondisi tersebut membuat data dalam DTSEN perlu terus diperbarui agar dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

Data yang masuk telah melalui proses verifikasi oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang ikut membantu melakukan pemutakhiran data.

Setelah itu, BPS melakukan penyetaraan ukuran data sebelum masyarakat dikelompokkan berdasarkan pemeringkatan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

"Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun," tutur Gus Ipul.

Selain data dari Kemensos dan BKKBN, pemerintah juga menggabungkan informasi dari sejumlah instansi lain.

Di antaranya data kendaraan bermotor serta data pertanahan yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Gus Ipul, penggabungan berbagai sumber data tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih lengkap dan akurat.

Gus Ipul juga menjelaskan mengenai kekhawatiran masyarakat yang mengalami perubahan desil dan berpotensi kehilangan bantuan sosial.

Ia menegaskan perubahan desil tidak serta-merta membuat bantuan sosial langsung dihentikan.

Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui mekanisme yang disediakan pemerintah.

"Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya," tegas Gus Ipul.

Masa sanggah tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan apabila merasa data sosial ekonominya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain melakukan pemutakhiran DTSEN, pemerintah juga tengah memperluas digitalisasi dalam sistem perlindungan sosial.

Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengajukan dirinya sendiri maupun mengusulkan orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial.

Pengajuan dilakukan dengan melampirkan data pendukung yang diperlukan.

Sistem yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah juga diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui alasan apabila belum memenuhi kriteria penerima bantuan.

"Kalau belum memenuhi syarat, juga dapat diketahui alasannya karena datanya terhubung dengan berbagai instansi pemerintah," tutup Gus Ipul.* (di/ad)

Butuh Modal Usaha? Ini Simulasi KUR BRI Rp100 Juta dan Syarat Pengajuannya

Malam Minggu Tak Sekadar Nongkrong, Warga Medan Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan

Sibuk Siang Hari? Kini Warga Medan Bisa Bayar Pajak Kendaraan Malam Hari, Ini Jadwal dan Lokasinya

Bicara Pergantian Kekuasaan yang Damai, AHY: Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY

AHY Akui Ekonomi Rakyat Masih Tertekan: Harga Kebutuhan Naik, Kerja Layak Sulit

Jadi Bagian Pemerintah Prabowo, AHY Minta Kader Demokrat Tetap Jujur Lihat Kondisi Rakyat: Jangan Menjauh dari Kenyataan