BUK Migas Dirancang Langsung di Bawah Presiden, Samuel F. Silaen: Jangan Sekadar Ganti Nama dan Struktur Birokrasi, Harus Beri Manfaat bagi Negara

Kejelasan tersebut dinilai penting agar reorganisasi tidak justru melahirkan tumpang tindih kewenangan baru.

Menurut Samuel, aturan pelaksana nantinya harus mampu menjawab secara tegas siapa yang memiliki kewenangan, pada tahapan apa kewenangan tersebut dijalankan, serta bagaimana koordinasi antarlembaga dilakukan.

Rencana menempatkan BUK Migas langsung di bawah Presiden juga menjadi perhatian Samuel.

Ia menilai posisi tersebut berpotensi memperkuat koordinasi lintas sektor mengingat hulu migas merupakan sektor strategis.

Namun, kewenangan yang besar harus disertai mekanisme checks and balances yang memadai.

"Semakin besar posisi strategis suatu lembaga, semakin penting pula mekanisme checks and balances," ujarnya.

Menurut Samuel, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban kelembagaan, audit terhadap keputusan strategis, pencegahan konflik kepentingan hingga transparansi kontrak dan kerja sama.

Dengan demikian, penguatan BUK Migas tidak hanya berbicara mengenai posisi kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan berikutnya adalah masa transisi apabila BUK Migas nantinya menggantikan atau mengubah kelembagaan SKK Migas.

Dalam perkembangan rencana tersebut, konsep BUK Migas mengarah pada perubahan terhadap kelembagaan SKK Migas.

Namun, detail final mengenai bentuk hubungan atau perubahan kelembagaan tersebut masih bergantung pada proses pembahasan RUU Migas.

RUU Migas sendiri merupakan usul DPR dan pemerintah telah menyiapkan tim lintas kementerian untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses pembahasan.

19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

Wali Kota Medan Rico Waas Semangati Ribuan Mahasiswa Baru UMSU, Sebut Kampus Jadi Pintu Gerbang Masa Depan

Bukan Sekadar Tugas Diklat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Proyek Perubahan PKA-PKP Harus Berdampak Nyata bagi Organisasi dan Masyarakat

170 Mahasiswa UPMI Selesaikan KKN di Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Fadly Abdina: Jangan Tinggalkan Pengalaman

Kapolri Ungkap Modus Baru Transaksi Narkoba, Diiklankan di Media Sosial hingga Dibayar Pakai Kripto

Wali Kota Rico Waas Jadikan Hasil Rapat Kerja DPRD sebagai Pijakan Pembangunan Kota Medan 2027