BUK Migas Dirancang Langsung di Bawah Presiden, Samuel F. Silaen: Jangan Sekadar Ganti Nama dan Struktur Birokrasi, Harus Beri Manfaat bagi Negara

Dari sisi manfaat, lembaga baru berpotensi memperkuat koordinasi strategis, menyederhanakan perizinan, meningkatkan kepastian berusaha bagi kontraktor dan investor, memberikan fleksibilitas dalam model kerja sama, serta memperkuat fokus terhadap peningkatan produksi migas.

Namun, sejumlah risiko juga perlu diantisipasi.

Di antaranya konsentrasi kewenangan, tumpang tindih kelembagaan, ketidakpastian masa transisi, potensi konflik kepentingan serta penyederhanaan birokrasi yang justru mengurangi kualitas pengawasan.

Karena itu, Samuel menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan aspek hukum, keselamatan, lingkungan maupun kepentingan publik.

Samuel menegaskan, perdebatan mengenai BUK Migas sebaiknya tidak berhenti pada persoalan nomenklatur atau siapa yang berada di dalam struktur lembaga tersebut.

"Indonesia tidak membutuhkan sekadar lembaga baru. Indonesia membutuhkan tata kelola hulu migas yang mampu bekerja efektif, transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, menarik investasi yang sehat, meningkatkan produksi dan pada saat yang sama memastikan manfaat sumber daya alam kembali sebesar-besarnya kepada kepentingan negara dan masyarakat," jelasnya.

Rencana pembentukan BUK Migas selanjutnya masih membutuhkan landasan hukum, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan serta aturan transisi yang konkret melalui pembahasan RUU Migas.* (ad)

19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

Wali Kota Medan Rico Waas Semangati Ribuan Mahasiswa Baru UMSU, Sebut Kampus Jadi Pintu Gerbang Masa Depan

Bukan Sekadar Tugas Diklat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Proyek Perubahan PKA-PKP Harus Berdampak Nyata bagi Organisasi dan Masyarakat

170 Mahasiswa UPMI Selesaikan KKN di Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Fadly Abdina: Jangan Tinggalkan Pengalaman

Kapolri Ungkap Modus Baru Transaksi Narkoba, Diiklankan di Media Sosial hingga Dibayar Pakai Kripto

Wali Kota Rico Waas Jadikan Hasil Rapat Kerja DPRD sebagai Pijakan Pembangunan Kota Medan 2027