BUK Migas Dirancang Langsung di Bawah Presiden, Samuel F. Silaen: Jangan Sekadar Ganti Nama dan Struktur Birokrasi, Harus Beri Manfaat bagi Negara

Samuel menilai pemerintah perlu memberikan kepastian setidaknya dalam empat aspek selama masa transisi.

Pertama, kepastian kontrak, agar kontraktor memperoleh kejelasan mengenai status dan keberlanjutan kontrak yang telah berjalan.

Kedua, kepastian perizinan, sehingga perubahan kelembagaan tidak menyebabkan kekosongan ataupun perlambatan proses.

Ketiga, kepastian investasi, agar perubahan institusi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Keempat, akuntabilitas, sehingga tidak terjadi kekaburan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan selama masa transisi.

Bagi Samuel, pembentukan BUK Migas seharusnya sejak awal disertai indikator kinerja yang dapat diukur secara terbuka.

Indikator tersebut antara lain peningkatan lifting minyak dan gas, investasi hulu, eksplorasi, penerimaan negara, efisiensi perizinan, kepastian kontrak, kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan serta ketahanan energi.

Dengan indikator tersebut, kinerja BUK Migas dapat dinilai berdasarkan hasil, bukan sekadar keberhasilan administratif dalam membentuk lembaga baru.

"Yang jauh lebih penting adalah kinerja tata kelola," kata Samuel.

Ia menilai pertanyaan publik nantinya bukan hanya apakah BUK Migas memiliki kewenangan lebih besar, tetapi apa yang dihasilkan dari kewenangan tersebut.

Jika produksi tidak meningkat, investasi tidak tumbuh, penerimaan negara tidak membaik sementara pengawasan melemah, maka desain reformasi kelembagaan tersebut perlu dievaluasi.

Samuel melihat pembentukan BUK Migas memiliki peluang sekaligus risiko.

19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

Wali Kota Medan Rico Waas Semangati Ribuan Mahasiswa Baru UMSU, Sebut Kampus Jadi Pintu Gerbang Masa Depan

Bukan Sekadar Tugas Diklat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Proyek Perubahan PKA-PKP Harus Berdampak Nyata bagi Organisasi dan Masyarakat

170 Mahasiswa UPMI Selesaikan KKN di Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Fadly Abdina: Jangan Tinggalkan Pengalaman

Kapolri Ungkap Modus Baru Transaksi Narkoba, Diiklankan di Media Sosial hingga Dibayar Pakai Kripto

Wali Kota Rico Waas Jadikan Hasil Rapat Kerja DPRD sebagai Pijakan Pembangunan Kota Medan 2027