Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
Operasionalnya ditargetkan berlangsung secara bertahap mulai kuartal pertama 2027 hingga 2028.
Bagi Didik, masuknya investor teknologi berskala global dapat memberikan efek berantai terhadap ekosistem investasi di Batam.
"Dengan satu investor besar dan signifikan seperti ini, maka investasi Batam bisa baik 2-3 kali lipat," ujarnya.
Ia menggambarkan investor besar sebagai pemicu yang dapat menarik perusahaan lain ke dalam rantai pasok dan ekosistem bisnisnya.
"Kuncinya adalah kebijakan investasi, jika kepala naga sudah masuk dan percaya, maka badan dan ekornya akan segera ikut masuk ke dalam," kata Didik.
Perkembangan Batam juga menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam.
Menurut Didik, kebijakan hilirisasi perlu berjalan berdampingan dengan strategi menarik investasi teknologi tinggi.
"Selain gempita dengan kebijakan mengolah sumberdaya alam, kita perlu kebijakan investasi menarik teknologi tinggi seperti Nvidia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Jika investasi teknologi berkembang, Batam berpotensi tidak lagi hanya dikenal sebagai kawasan industri dan manufaktur.
Batam juga dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi digital regional.
Namun, peluang tersebut membutuhkan prasyarat penting, yakni kepastian hukum.
Besarnya peluang investasi tidak otomatis menjamin investor akan bertahan atau menambah modal.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN