Dorong UMKM Naik Kelas! Pemprov Sumut & BBPOM Bagikan 10 Ribu Sertifikat Halal dan Kawal MBG

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk memperkuat pengawasan serta menjamin keamanan produk pangan olahan yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menerima audiensi Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait bersama tim di ruang kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Anomali Cabai Sumut: Surplus tapi Harga Mahal, Pemprov Prioritaskan Pasokan Dalam Daerah dan Beli Panen Petani

Timur mengatakan pengawasan produk pangan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya bertujuan menjaga kuantitas produksi, tetapi juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha.

"Kita berharap dengan melakukan pengawasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khususnya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujar Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Timur juga menyampaikan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan UMKM. Salah satu dukungan yang diberikan adalah penyediaan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut.

Pemprov Sumut juga menyambut baik usulan BBPOM Medan terkait pembangunan fasilitas produksi bersama. Fasilitas tersebut nantinya dibangun pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

Sementara itu, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait menyampaikan sejumlah hal yang membutuhkan penguatan kolaborasi antara BBPOM dan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar seluruh pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.

BBPOM Medan juga terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang dihasilkan UMKM. Dalam pelaksanaannya, BBPOM selama ini berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag dan ESDM) Sumut dalam pendampingan UMKM serta pengawasan produk yang akan diekspor.

Mojaza menjelaskan, produk pangan yang akan masuk ke negara lain harus memenuhi standar yang ditetapkan masing-masing negara tujuan.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," kata Mojaza.

Menurutnya, penguatan pengawasan dan pendampingan diperlukan agar produk pangan olahan UMKM dapat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang berlaku.

Kolaborasi Pemprov Sumut dan BBPOM Medan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya, sekaligus memastikan produk pangan yang beredar maupun yang dipasarkan ke luar negeri memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk UMKM Sumatera Utara.* (dh)

MBG Disajikan Prasmanan di Sekolah, BGN Sebut Makanan Lebih Hangat dan Minim Waste

Rico Waas: Keberagaman Budaya Medan Jadi Modal Besar Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi

Ngeyel! Usai Pecat 4 Pekerja Sepihak, SPPG Medan Tembung 3 Nekad Beri Susu Terlarang BGN ke Anak-Anak

Butuh Modal Usaha? Ini Simulasi KUR BCA 2026 Rp200 Juta dan Syarat Lengkapnya

Cegah Pemborosan Anggaran, Badan Gizi Nasional Ubah Skema Insentif MBG Jadi Rp2.000 per Porsi Demi Jaga Keuntungan Wajar Mitra

Gercep PDIP Sumut Salurkan Tali Asih untuk Siswa Korban Keracunan MBG di Asahan, Pastikan Korban Tak Sendiri