Sentil Jawaban Doorstop, Sudirman Said Desak Pemerintah Klarifikasi Resmi Polemik Ijazah Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, meminta pemerintah membatalkan wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak memberikan nilai tambah dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pegawai maupun pengelola koperasi.
Deddy mengatakan, mekanisme pembayaran gaji ASN melalui Kopdes berisiko menambah beban masyarakat.Baca Juga:
Menurut dia, penyaluran gaji yang selama ini dilakukan melalui bank pelat merah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah memudahkan pegawai mengakses penghasilannya.
"Oleh karena itu, saya berharap agar pemerintah membatalkan usulan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes karena tidak menghasilkan nilai tambah. Yang akan terjadi justru potensi kekacauan yang akan jadi beban banyak orang," kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).
Deddy juga menduga wacana tersebut dapat mendorong ASN berbelanja di Kopdes ketika mengambil gaji.
Ia mempertanyakan manfaat kebijakan itu apabila justru membatasi keleluasaan pegawai dalam menggunakan uang mereka.
"Usulan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes ini adalah akal-akalan agar para pegawai berbelanja di Kopdes ketika mengambil gaji," ujarnya.
Menurut Deddy, penyaluran gaji melalui Kopdes berpotensi membuat ASN mengeluarkan biaya dan waktu tambahan.
Selama ini, pegawai dapat mengambil uang melalui ATM atau menggunakan layanan perbankan sesuai kebutuhan.
"Gaji yang tadinya bisa diambil di mana saja melalui ATM, sekarang (ASN) harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke Kopdes," tegasnya.
Selain persoalan akses, Deddy menyoroti risiko tata kelola keuangan jika rekening pembayaran gaji ASN bercampur dengan rekening usaha koperasi.
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mempertanyakan rencana jaksa penuntut umum (JPU) yang belum memasukkan ijazah fisik Presiden k
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah media asing menyoroti gejolak pasar saham Indonesia setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian meninjau sejumlah infrastruktur di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sei Balai, Senin (19/10/2026)
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menyapa warga Lingkungan Langgapayung, Kecamatan Sungai
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peresmian dan syukuran Sekolah Tinggi Agama I
PENDIDIKAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Au
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam kasus ke
NASIONAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan koalisi masyarakat s
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah d
POLITIK