Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA - Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Dalam persidangan yang digelar pada Kamis (7/8/2025) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terjadi ketegangan antara Nikita dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang memicu dukungan dari para penggemarnya.
Banyak fans Nikita yang meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris untuk menangani kasus ini. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris memberikan klarifikasi melalui unggahan video di akun Instagram resminya, @hotmanparisofficial.
Dalam video yang diambil saat berada di pesawat, Hotman meminta para pendukung Nikita untuk tidak terjebak pada isu-isu teknis yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara. Ia menjelaskan bahwa Nikita didakwa dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait distribusi informasi elektronik secara melawan hukum.
"Jadi saran saya kepada para fans-nya Nikita agar fokus kepada pasal ini. Buktikan apakah itu memang untuk tujuan ancaman atau tujuan endors," ujar Hotman.
Pengacara senior itu menegaskan bahwa jika uang yang diduga diperas tersebut adalah untuk endors atau ada kesepakatan, maka bukti itu harus disampaikan dalam persidangan. Ia mengingatkan agar para penggemar tidak terpancing emosi atau membuat keributan di ruang sidang, karena yang menentukan hasil adalah hakim.
"Kalau kalian ingin menolong Nikita, fokus ke arah apa yang dituduhkan. Buktikan bahwa itu tidak benar, buktikan bahwa itu endors atau ada kesepakatan," tambah Hotman.
Unggahan Hotman Paris ini mendapat banyak respons positif dari warganet yang menghargai sikap profesionalnya dalam memberikan nasihat kepada para pendukung Nikita.*
(gd/j006)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI