YOGYAKARTA - Di tengah semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan bahwa tidak ada pungutan royalti atas penggunaan lagu kebangsaan dalam berbagai acara hiburan rakyat.
Ketua LMKN, Andi Mulhaman Tambolotutu, menegaskan bahwa lagu kebangsaan, termasuk Indonesia Raya, merupakan domain publik. Oleh karena itu, penggunaannya untuk kegiatan non-komersial seperti perayaan kemerdekaan tidak memerlukan pembayaran royalti.
"Seluruh masyarakat Indonesia bebas menggunakan lagu kebangsaan tanpa harus membayar royalti," ujarnya dalam konferensi pers di Yogyakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga:
Landasan Hukum: Fair Use untuk Lagu Kebangsaan
Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penggunaan lagu kebangsaan termasuk dalam kategori fair use atau penggunaan wajar. Artinya, selama digunakan dalam konteks resmi, edukatif, atau nasionalisme, tidak ada kewajiban pembayaran royalti.
Baca Juga:
Andi juga menegaskan, LMKN hanya menarik royalti dari kegiatan bersifat komersial, bukan dari kegiatan budaya atau perayaan rakyat seperti HUT RI.
"Kami hanya menarik royalti dari penggunaan karya dalam kegiatan komersial, bukan dari perayaan kemerdekaan yang sifatnya untuk rakyat," tegasnya.
Regulasi Baru: Permenkumham 27/2025
Lebih lanjut, LMKN juga memperkenalkan terobosan regulasi terbaru melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 untuk memperkuat sistem penarikan royalti yang lebih adil dan adaptif dengan perkembangan zaman. Beberapa poin penting dalam regulasi tersebut antara lain:
Perluasan kewenangan penarikan royalti digital, selaras dengan kemajuan platform daring.
Rencana pembentukan LMKN daerah untuk memperkuat koordinasi hingga pelosok negeri.
Evaluasi ketat terhadap LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) guna menjaga profesionalitas dan transparansi.
Efisiensi dana operasional LMKN dari 20% menjadi 8%, sehingga lebih banyak dana masuk langsung ke pemilik hak cipta.
Rakyat Bebas Bernyanyi Tanpa Beban
Dengan kebijakan ini, LMKN memastikan perayaan HUT ke-80 RI menjadi pesta rakyat tanpa beban biaya tambahan. Masyarakat bebas menyanyikan lagu kebangsaan di panggung desa, alun-alun kota, hingga pentas seni sekolah tanpa kekhawatiran royalti.
"Perayaan kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Musik, lagu, dan hiburan di dalamnya adalah wujud rasa syukur dan kebersamaan kita sebagai bangsa," tutup Andi Mulhaman.
LMKN juga mengingatkan bahwa meski lagu kebangsaan bebas royalti, penggunaan karya musik komersial lainnya tetap wajib mengikuti aturan hak cipta jika digunakan untuk tujuan profit.*
(j006)
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menyatakan dukungannya terhadap gerakan Wisata Permainan Leluh
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Dalam suasana hening dan penuh khidmat, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, memimpin ap
Nasional
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar karnaval semarak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke
Seni dan Budaya
MANDAILING NATAL Menyambut operasional gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan di Kompleks Perkantoran Payaloting, Pemeri
Kesehatan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia
Pemerintahan
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar Upacara Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang
Nasional
JAKARTA Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana memimpin u
Hukum dan Kriminal
NIAS UTARA Dalam suasana khidmat dan penuh semangat nasionalisme, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara menghadiri Upacara Penaikan Bendera
Nasional
JAKARTA Dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi, Universitas Prof. Dr. Moest
Pendidikan
DELI SERDANG Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muha
Pemerintahan
