Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Deretan aset milik pasangan selebritas Sandra Dewi dan Harvey Moeis yang sebelumnya disita negara dalam kasus korupsi timah kini resmi akan dilelang.
Langkah ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan seluruh aset sitaan tersebut ke Badan Pemulihan Aset (BPA) untuk proses eksekusi.
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa aset yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) akan segera diserahkan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) kepada BPA untuk dilakukan penilaian dan proses lelang.Baca Juga:
"Aset yang sudah disita dan sudah berkekuatan hukum atau inkracht dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti. Aset tersebut akan diserahkan oleh tim JPU eksekutor kepada Badan PPA," ujar Anang kepada wartawan, Senin (3/11/2025).
Anang menambahkan, BPA akan melakukan penilaian nilai aset terlebih dahulu sebelum pelelangan dilaksanakan secara resmi.
"BPA akan melakukan appraisal terhadap nilai aset tersebut dan setelah itu dilakukan pelelangan," imbuhnya.
Sebelumnya, Sandra Dewi bersama kedua adiknya, Kartika Dewi dan Raymond Gunawan, telah mencabut gugatan keberatan terhadap penyitaan aset yang dilakukan Kejagung.
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menyatakan pencabutan permohonan tersebut sah dan menyebut Sandra patuh terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.
"Pemohon tunduk dan patuh pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto dalam sidang pada 28 Oktober 2025.
Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 23 Desember 2024, sejumlah aset mewah milik Harvey Moeis dan Sandra Dewi dinyatakan dirampas untuk negara.
Aset-aset itu antara lain:
- 88 tas mewah berbagai merek internasional milik Sandra Dewi.
- Logam mulia dan perhiasan bernilai tinggi.
- Rekening deposito senilai Rp 33 miliar.
- Dua unit kondominium di kawasan Gading Serpong.
- Rumah mewah di Kebayoran Baru (Pakubuwono) dan di Permata Regency, Jakarta Barat.
Seluruh aset tersebut dinilai merupakan hasil atau bagian dari tindak pidana korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Moeis, suami Sandra Dewi.
Dalam perkara korupsi timah, Harvey Moeis dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 420 miliar.
Vonis itu lebih berat dari putusan sebelumnya, setelah majelis hakim mempertimbangkan besarnya kerugian negara dan peran Harvey sebagai pengendali utama jaringan korupsi tersebut.
Dengan rencana pelelangan aset ini, negara berharap dapat memulihkan sebagian kerugian dari kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah tersebut.*
(d/a008)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN