Mendagri Minta Pemda Batasi Medsos Anak di RPJMD, Ada Insentif Dana!
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA- Upaya penyelesaian perkara antara Erika Carlina dan DJ Panda memasuki fase baru setelah DJ Panda menyerahkan proposal perdamaian melalui kuasa hukumnya pada sidang mediasi, Jumat (14/11/2025).
Dokumen tersebut kini tengah dipelajari oleh pihak Erika sebelum diputuskan apakah proses akan diselesaikan melalui jalur restorative justice atau tetap berlanjut ke persidangan.
Namun berbeda dari dugaan publik, Erika Carlina menegaskan bahwa syarat utama untuk terwujudnya perdamaian bukan terletak pada besaran kompensasi ataupun poin teknis yang tercantum dalam proposal.Baca Juga:
Erika meminta DJ Panda terlebih dahulu mengakui kesalahan secara jujur dan terbuka.
"Intinya, yang bersangkutan harus dengan tulus mengakui perbuatan dan kekhilafannya. Mengakui, bukan menyanggah," ujar kuasa hukum Erika, Mohammad Faisal.
Bukan Syarat Berat, tapi Syarat Moral
Faisal menegaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan tuntutan berlebihan maupun syarat yang menyulitkan.
Yang diminta Erika hanyalah pengakuan kesalahan untuk membuka pintu perdamaian.
"Erika sama sekali tidak berusaha mempersulit. Restorative justice itu pada dasarnya mengembalikan situasi secara kekeluargaan, bukan memperkeruh," ujar Faisal.
Ia menyebut, itikad baik sudah terlihat dari kedua belah pihak dalam proses mediasi.
Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Erika setelah membaca isi proposal perdamaian secara menyeluruh.
Pertemuan Lanjutan untuk Menyelaraskan Restorative Justice
Faisal mengungkapkan bahwa mediasi belum ditutup.
Akan ada pertemuan lanjutan untuk menyelaraskan poin-poin restorative justice yang ditawarkan DJ Panda dengan harapan dan kesiapan pihak Erika.
"Next, akan ada pertemuan lanjutan terkait penyelarasan RJ, sepanjang klien kami berkenan," kata dia.
Menurutnya, peluang damai tetap terbuka lebar.
Namun apabila DJ Panda memilih tidak memenuhi syarat pengakuan kesalahan, maka pihak Erika siap membawa perkara ini ke meja hijau.*
(sp/um)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan target ambisiusnya untuk memperkuat pasar m
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 51,51 poin atau 0,69 persen ke level 7.389 pada sesi perdagangan Rabu (11/3/20
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya tetap aman meski muncul kepanikan masyarak
EKONOMI
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin memperluas kesempatan bagi siswanya dengan menjalin kerja sama magang ke Jepang melalui penandatangan
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepolisian Lalu Lintas Polri menyiapkan pengaturan khusus untuk jalur penyeberangan KetapangGilimanuk menjelang Hari Raya Nyepi
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto sore ini memanggil para menteri Kabinet Merah Putih ke kantor pusat Badan Pengelola Investasi (BPI) Day
POLITIK
MEDAN Selain bersilaturahmi dan bermaafmaafan, kue lebaran menjadi salah satu hal yang dinanti saat Idul Fitri. Namun, ahli gizi dr Eka
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN
EKONOMI