The End of Purbayanomics
OlehFirdaus ArifinPERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif. Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan
OPINI
JAKARTA – Kontroversi terkait tayangan Mens Rea Pandji Pragiwaksono terus bergulir.
Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menilai Netflix, sebagai pemegang hak cipta tayangan tersebut, berpotensi melaporkan pelapor Pandji jika barang bukti berupa flashdisk didapat secara ilegal.
"Soal barang bukti flashdisk ini bisa dikategorikan barang bukti yang didapat secara melawan hukum dan harus dikesampingkan," ujar Fickar, Rabu (14/1/2026).Baca Juga:
Menurut Fickar, barang bukti yang diserahkan pelapor harus diperoleh secara sah. Jika flashdisk berisi tayangan Mens Rea diperoleh tanpa izin Netflix, pelapor bisa terjerat hukum.
"Netflix bisa menuntut pihak yang membajak tayangannya tanpa izin, baik secara pidana maupun perdata, karena pelanggaran hak cipta," jelas Fickar.
Ia menambahkan, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Fickar menyarankan agar penyidik memanggil Netflix untuk memberikan klarifikasi.
Hal ini penting untuk memastikan legalitas barang bukti flashdisk sebelum digunakan dalam proses hukum.
"Polisi bisa meminta keterangan pihak Netflix tentang isi laporan dan meminta membawa rekaman resmi. Berdasarkan itu, polisi dapat menetapkan flashdisk sebagai barang bukti yang sah," kata Fickar.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut konten digital, hak cipta, dan prosedur hukum terkait barang bukti elektronik, sekaligus menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menyerahkan bukti digital ke aparat penegak hukum.*
(di/ad)
OlehFirdaus ArifinPERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif. Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Menur
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi pe
NASIONAL
KARO Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Se
PERISTIWA