Advokasi Hukum “On the Track”, Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan dari Kemenkum Sumut
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL
JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Insanul Fahmi terkait pencabutan laporan dugaan penipuan yang sebelumnya dilayangkan oleh Inara Rusli.
Pemeriksaan akan dilakukan pada Selasa, 20 Januari 2026, di Polda Metro Jaya.
Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Andaru Rahutomo mengatakan pemanggilan tersebut bukan bagian dari proses penyelidikan ataupun penyidikan.Baca Juga:
Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi tahapan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice.
"Saudari IR telah menyampaikan pencabutan laporan yang sebelumnya dilaporkan. Besok terlapor saudara IF dipanggil untuk dimintai keterangan terkait restorative justice yang akan dilaksanakan," ujar Andaru di Polda Metro Jaya, Senin, 19 Januari 2026.
Menurut Andaru, pemeriksaan bertujuan memastikan adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak.
Polisi akan memverifikasi pencabutan laporan dan memastikan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa tekanan.
"Apakah benar sudah ada perdamaian dan pencabutan laporan ini sah. Itu menjadi syarat formal sebelum dilakukan gelar perkara restorative justice," katanya.
Pemeriksaan Insanul Fahmi dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun, kepolisian menyebut waktu pemeriksaan dapat menyesuaikan dengan kehadiran pihak yang bersangkutan.
Sebelumnya, Inara Rusli secara resmi mencabut laporan terhadap Insanul Fahmi pada 29 Desember 2025.
Inara menyatakan pencabutan laporan dilakukan setelah adanya proses perdamaian yang melibatkan kedua keluarga.
"Alhamdulillah karena sudah ada proses damai. Kami keluarga sudah dipertemukan, sehingga saya memilih mencabut laporan dan mengajukan akta damai," ujar Inara kala itu.
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan penertiban senjata api (senpi) genggam inventaris, Senin (9/3/2026). Kegiat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan 10 calon anggota dewan komisio
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhi
EKONOMI
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Pemkab Rejang Lebong, B
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan lima tersangka terkait dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan
NASIONAL
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL