Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
MEDAN -Kasus seorang pria yang mengaku sebagai prajurit TNI gadungan kembali menjadi sorotan setelah ditangkap oleh anggota Provost Kodam I/BB dan diserahkan kepada Sat Reskrim Polrestabes Medan pada Senin (22/4/2024) sekitar pukul 23.00 WIB. Pria yang diketahui berinisial JM dan berpangkat Mayjend ini ditangkap saat mencoba menemui Kasdam dengan tujuan mengurus seseorang agar bisa masuk menjadi calon Taruna Akmil dan calon Tamtama TNI-AD.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Teddy John Sahala Marbun SH MHum, didampingi oleh Kasi Humas Iptu Ade Nasti Nasution dan Kasat Reskrim Kompol Jama Kita Purba SH MH, memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolrestabes Medan pada Jumat (26/4/2024) terkait kronologi penangkapan tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan, tersangka JM mengganti status pekerjaannya di KTP miliknya yang semula status pekerjaannya adalah wiraswasta, namun diubah oleh tersangka menjadi TNI.
Cara manipulasi yang digunakan tersangka sangat canggih, yaitu dengan menscan dan mengedit status pekerjaannya pada KTP. Setelah status pekerjaan diubah, tersangka kemudian menggunakan KTP yang sudah di-edit tersebut untuk membuat SIM A di Satlantas Polresta Pekanbaru. Barang bukti yang berhasil disita dari tersangka termasuk 1 lembar KTP atas nama JJ, 1 lembar SIM A, 1 lembar kartu tema relawan kemenangan tanpa pamrih Prabowo Subianto Presidenku 2024-2029 wilayah Sumatera Utara, 1 formulir pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD tahun 2024, dan 1 unit ponsel android berwarna merah hitam.
Kombes Teddy menjelaskan bahwa tersangka JM melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Lebih lanjut, kasus ini akan dilimpahkan ke Polresta Pekanbaru karena identitas palsu yang dibuat oleh pelaku berasal dari Kota Pekanbaru.
Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam upaya pemalsuan identitas dan perlu waspada terhadap tindakan kriminal yang semakin canggih dan merugikan masyarakat serta institusi TNI. Keberhasilan aparat dalam mengungkap kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan serupa di masa mendatang.
(N/014)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL