Kadis Kominfo Tebing Tinggi Bantah Keras Isu OTT Polda Sumut
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MALANG – Kasus pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan yang terjadi di Malang, Jawa Timur, menghadirkan gelombang perhatian luas dari publik. Polisi telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan Ketua RT, Hartono, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Langkah ini diambil setelah penyidikan menyeluruh dilakukan, dan berkas penyidikan telah dilimpahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Kabar ini disampaikan oleh Kholis, juru bicara kepolisian setempat, yang menjelaskan bahwa Hartono telah dipanggil untuk diperiksa dengan status tersangka atas perbuatannya yang dinilai melanggar hukum dalam konteks pemilu. Penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, yang mengindikasikan keterlibatan Hartono dalam kejadian pembakaran tersebut.
Menariknya, dalam proses penyelidikan, penyidik juga berhasil menemukan alat yang diduga digunakan oleh tersangka dalam melakukan pembakaran. Alat ini dianggap sebagai barang bukti penting yang akan digunakan dalam proses peradilan untuk membuktikan keterlibatan Hartono dalam kasus tersebut.
Kejadian ini mencuat dalam konteks politik yang sedang memanas menjelang pemilihan umum, menunjukkan bahwa keberadaan politik lokal tetap menjadi fokus perhatian dan kritis bagi masyarakat. Pembakaran bendera partai politik menjadi simbol dari polarisasi politik yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.
Penetapan Hartono sebagai tersangka juga menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemilu yang dapat mengganggu ketertiban dan keadilan dalam proses demokrasi. Diharapkan, proses hukum yang akan berjalan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam menjaga sikap toleransi dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu kedamaian sosial.
(A/08)
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pertem
NASIONAL
MEDAN Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait hasil neg
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Un
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan aktivis 98 Faizal Assegaf terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Juru Bicara K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian signifikan meski baru berjalan 1
NASIONAL