JAKARTA -Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa tidak ada amnesti atau pengampunan hukuman bagi I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung.
"Saya rasa enggak akan dapat (amnesti)," ujar Agus saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Agus menekankan bahwa kasus-kasus yang memiliki dampak luas dan membahayakan masyarakat tidak akan diberikan amnesti.
Baca Juga:
"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, itu tidak akan diberikan amnesti," lanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di mana ia mengungkapkan kategori narapidana yang tidak bisa mendapatkan amnesti. Mereka termasuk terpidana kasus korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, terorisme, serta bandar narkoba yang dijerat Pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Baca Juga:
"Ketentuan (dapat amnesti) ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar," tegas Agus.
Kasus Agus Buntung
Agus Buntung merupakan seorang pria disabilitas yang menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual fisik terhadap seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan/atau Pasal 15 E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman 12 tahun penjara serta denda maksimal Rp300 juta.
Sebelumnya, Agus Buntung sempat menjadi sorotan setelah video dirinya yang tantrum saat pertama kali ditahan beredar luas di media sosial. Namun, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Mataram, ia tampak lebih tenang dan mengikuti persidangan dengan lebih baik.
Pernyataan tegas dari Menteri Imipas menutup kemungkinan adanya amnesti bagi Agus Buntung, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelaku kejahatan dengan dampak besar terhadap masyarakat.
(tb/a)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal