Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan kasasi terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah atau yang lebih dikenal sebagai Karen Agustiawan.
Dalam putusan kasasi ini, hukuman yang dijatuhkan terhadap Karen diperberat menjadi 13 tahun penjara.
"Perbaikan kualifikasi dan pidana, terbukti pasal 3 tindak pidana korupsi juncto pasal 55 juncto pasal 64. Pidana penjara 13 tahun, denda Rp 650 juta subsider 6 bulan kurungan," demikian bunyi putusan MA pada Jumat (28/2/2025).
Putusan ini diketok oleh majelis kasasi yang dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto selaku ketua majelis, dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Achmad Setyo Pujiharsoyo.
Keputusan tersebut dibacakan dalam perkara nomor 1076 K/PID.SUS/2025 dan membutuhkan waktu 26 hari untuk mencapai keputusan final.
Sebelumnya, Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 24 Juni 2024.
Hakim pada tingkat pertama menyatakan bahwa Karen terbukti bersalah dalam kasus korupsi yang melibatkan pengadaan gas alam cair (LNG) dengan kerugian negara mencapai USD 113 juta.
Namun, hakim pada tingkat pertama tidak membebankan uang pengganti kerugian negara tersebut kepada Karen, melainkan kepada perusahaan asal Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan sebagian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi hanya mengubah hal terkait barang bukti tanpa merubah hukuman penjara atau uang pengganti kerugian negara.
Dengan putusan kasasi ini, Karen Agustiawan harus menjalani hukuman penjara yang lebih berat.
Keputusan MA ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara akan mendapatkan sanksi hukum yang lebih berat sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia.
(dc/a)
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL