Pemko Binjai Siapkan Pembongkaran Bangunan Liar di Jalan Bandung, 13 Pedagang Akan Direlokasi
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
Menurutnya, kasus ini seharusnya masuk dalam ranah perdata, bukan pidana.
Ia juga menambahkan bahwa Mbah Prenjak tidak pernah menerima uang hasil jual beli tanah senilai Rp21 juta, dan bukti yang ada hanya kwitansi yang ditandatangani oleh saksi yang merupakan anggota keluarga sendiri.
"Kami anggap ini adalah kriminalisasi terhadap klien kami.
Saksi D yang diduga menikmati hasil kejahatan ini tidak dilakukan penahanan oleh pihak terkait. Seharusnya ranahnya adalah perdata, bukan pidana," jelas Umar.
Selain itu, Umar juga menyoroti pelanggaran hak asasi kliennya dalam proses hukum ini.
Saat sidang perdana, Mbah Prenjak tidak didampingi oleh penasihat hukum, meskipun dalam pelimpahan berkas di kejaksaan, Mbah Prenjak sudah memiliki penasihat hukum.
"Kami mencurigai adanya pelanggaran hak asasi klien kami, karena penasihat hukum tidak boleh masuk pada sidang perdana, yang seharusnya mereka didampingi sesuai dengan haknya," ungkap Umar.
Keluarga Mbah Prenjak juga berharap agar proses hukum ini mendapat perhatian lebih agar keadilan dapat ditegakkan dengan semestinya.
(tb/p)
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA