Pengamat Soroti Program MBG Prabowo: Bagus, Tapi Terlalu Dipaksakan
JAKARTA Pengamat kebijakan publik M Gumarang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabo
NASIONAL
JAKARTA– Sidang lanjutan kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terkait vonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kuasa hukum Lisa Rachmat, Arteria Dahlan, meminta agar mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dihadirkan dalam persidangan.
Hal ini terkait dengan pengaturan penunjukan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur, yang disebut atas permintaan Lisa Rachmat.
Pernyataan tersebut disampaikan Arteria Dahlan setelah mendalami keterangan dari saksi, Erintuah Damanik, yang merupakan hakim nonaktif PN Surabaya, yang dihadirkan dalam sidang.
Dalam keterangannya, Erintuah mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai ketua majelis hakim untuk perkara Ronald Tannur disampaikan langsung oleh Rudi Suparmono, yang menyebut bahwa keputusan tersebut atas permintaan Lisa Rachmat.
"Saudara saksi ya, apa bisa, ini saya mau bicara ke KPN (Kepala Pengadilan Negeri) Surabaya ini. Penasihat hukum bisa atur majelis?" tanya Arteria Dahlan.
"Saya tidak tahu, faktanya seperti itu, omongan dia (Lisa) dan omongan Pak Ketua seperti itu," jawab Erintuah.
Arteria kemudian meminta majelis hakim untuk menghadirkan Rudi Suparmono sebagai saksi untuk mengonfrontir keterangan yang disampaikan oleh Erintuah.
Menurutnya, kehadiran Rudi sangat penting untuk memastikan kebenaran terkait penunjukan majelis hakim dalam perkara tersebut.
"Nanti Yang Mulia, mohon izin untuk dihadirkan Yang Mulia, Pak Rudi, Yang Mulia, biar bisa dikonfrontir melalui penuntut umum," pinta Arteria.
Sementara itu, jaksa penuntut umum mengaku siap menghadirkan Rudi Suparmono jika ada penetapan dari majelis hakim. "Kebetulan Pak Rudi dalam tahap dua sekarang Yang Mulia, kalau ada penetapan juga nggak masalah Yang Mulia," ujar jaksa.
Dalam kasus ini, jaksa menuntut tiga hakim PN Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, yang diduga menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tannur, yang dihukum atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti.
Total uang suap yang diterima oleh ketiga hakim tersebut mencapai Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu (setara Rp 3,6 miliar).
"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, hakim yaitu Terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tannur, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Maret 2024, yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu," kata jaksa penuntut umum.
Kasus ini berawal dari jeratan hukum yang menimpa Ronald Tannur atas pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald, Meirizka Widjaja, berusaha agar anaknya mendapatkan vonis bebas dengan meminta bantuan Lisa Rachmat sebagai pengacaranya.
Lisa kemudian menghubungi mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar untuk mencari hakim yang dapat mengabulkan permohonan bebas bagi Ronald. Akhirnya, vonis bebas diberikan kepada Ronald setelah sejumlah suap diberikan kepada hakim-hakim yang menangani perkara tersebut.
Jaksa telah mengajukan kasasi terhadap vonis bebas Ronald Tannur, dan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi tersebut, dengan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Ronald.
(dc/p)
JAKARTA Pengamat kebijakan publik M Gumarang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabo
NASIONAL
JAKARTA Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai ketergantungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
POLITIK
Oleh Yudi LatifSAUDARAKU, di negeri yang lahir dari laut dan letusan gunung, angin membawa doa dari seribu bahasa, dan hujan jatuh seperti
OPINI
JAKARTA Harga batu bara dunia kembali menunjukkan penguatan di tengah dinamika pasar energi global yang masih dibayangi ketidakpastian g
EKONOMI
JEMBER Polemik anggota DPRD yang merokok saat rapat kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, Moha
NASIONAL
BALIKPAPAN Polda Kalimantan Timur turut mengamankan seorang anggota polisi berinisial A yang merupakan anak buah Kasat Resnarkoba Polres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal kebijakan biaya
EKONOMI
JAKARTA WhatsApp meluncurkan fitur baru bernama Obrolan Incognito dengan Meta AI, yang diklaim memungkinkan pengguna melakukan percakapa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai fenomena ayah dan anak yang samasama meraih suara signifikan di daerah p
POLITIK
JAKARTA Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7
PENDIDIKAN